Digitalisasi Pengadaan Pemerintah Terhubung ke Marketplace dan UMKM

JAKARTA — Digitalisasi pengadaan pemerintah diarahkan untuk menghubungkan e-katalog dengan marketplace dan pelaku UMKM, kata Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo di Jakarta, Selasa (10/11). Sistem pembayaran daring memakai Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada e-katalog telah diterapkan sejak Oktober 2026.

Langkah ini menjadi satu dari empat agenda pemerintah untuk mempercepat transformasi digital nasional. Pemerintah menargetkan belanja negara lebih efisien sekaligus membuka keterlibatan lebih luas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pengadaan barang dan jasa.

Digitalisasi pengadaan pemerintah dan akses UMKM

KKI dengan fitur pembayaran daring memungkinkan transaksi pada e-katalog dilakukan secara digital. Pemerintah kemudian mendorong koneksi e-katalog dengan marketplace agar pelaku usaha dapat terhubung dengan proses belanja instansi pemerintah.

Kebijakan itu menindaklanjuti arahan Presiden dalam Sidang Paripurna DPR pada 16 Agustus 2026. Pemerintah menginginkan pengadaan yang lebih efisien, sementara UMKM mendapat peluang untuk ikut memasok barang dan jasa.

Dampaknya akan terasa pada dua sisi transaksi. Instansi pemerintah diarahkan memakai sistem pembayaran digital, sedangkan pelaku UMKM berpeluang menjangkau pengadaan pemerintah melalui marketplace yang terhubung dengan e-katalog. Perluasan partisipasi itu juga sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan skala usaha dan produktivitas UMKM.

“Digitalisasi sebagai satu faktor krusial dalam struktur perekonomian itu sudah mulai menyatu dan menopang berbagai sektor produksi, konsumsi maupun intermediasi keuangan. Tugas kita berikutnya adalah memastikan konektivitas transaksi digital,” kata Dradjad dalam keynote speech Seminar Nasional Perbanas Institute (SNAP) 2026.

Empat agenda itu juga mencakup digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI di sektor keuangan, serta pengembangan talenta digital dan kerja sama global. Pemerintah ingin teknologi membantu memperbaiki keputusan di sektor keuangan dan memperkuat penerapannya di perbankan digital.

Empat agenda transformasi digital

Untuk ekonomi daerah, pemerintah ingin mempercepat digitalisasi keuangan daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik. Sementara untuk tenaga kerja, kesiapan generasi muda dan pekerja akan diperkuat melalui program seperti Digital Talent Scholarship.

Indonesia juga terlibat dalam kerja sama internasional. Pemerintah memantapkan posisi sebagai pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) dan ikut dalam ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Dradjad menyampaikan bahwa transformasi digital perlu memberi manfaat langsung, mulai dari perlindungan daya beli dan mitigasi risiko hingga perluasan inklusi serta pembiayaan dasar. Ia menilai akses digital yang lebih luas harus berjalan bersama efisiensi dan ketepatan sasaran.

“Transformasi digital ini harus lebih tepat sasaran, lebih efisien, aksesnya lebih luas,” ujarnya.

Fondasi digital sudah meluas. Nilai ekonomi digital Indonesia pada 2025 hampir mencapai US$100 miliar, ditopang perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, dan meningkatnya adopsi AI. Indonesia juga mencatat volume dan pertumbuhan transaksi video commerce tertinggi di Asia Tenggara.

Adopsi digital meluas ke pembayaran daerah

Di sektor pembayaran, QRIS telah digunakan sekitar 66 juta pengguna dan menjangkau hampir 45 juta merchant hingga Juni 2026. Hampir 95% atau sekitar 518 dari 546 pemerintah daerah juga telah memiliki ekosistem digital.

Survei Otoritas Jasa Keuangan mencatat indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61%, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di level 69,57%. Angka tersebut menunjukkan luasnya akses layanan keuangan belum sepenuhnya diikuti tingkat pemahaman yang sama.

Dradjad menempatkan transformasi digital dalam konteks tekanan ekonomi global, termasuk fluktuasi harga minyak dan ketatnya likuiditas modal internasional. Ia menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% pada kuartal III-2026, salah satu capaian tertinggi di antara negara-negara G20.

Tahap berikutnya adalah memperluas koneksi transaksi digital dalam belanja pemerintah, sembari mendorong penggunaan AI di sektor keuangan dan memperkuat kesiapan talenta digital.