Sustainabilitas Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional Kebakaran Hutan

JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan terus memicu desakan agar penanganannya ditingkatkan. Sustainabilitas meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, disertai status darurat sesuai skala yang dibutuhkan.

Keputusan itu, menurut pusat studi kebijakan keberlanjutan tersebut, perlu dibarengi komando terpadu, pengerahan dana dan sumber daya, serta perlindungan warga. Operasi penyelamatan, kata Sustainabilitas, harus tetap berjalan selama pemerintah menilai status kebencanaan.

Desakan itu disampaikan dalam keterangan resmi pada Jumat (16/10). Sustainabilitas menyebut penanganan darurat sebagai langkah awal untuk membenahi tata kelola iklim, bukan sekadar respons saat api muncul.

Komando terpadu dan informasi terbuka

Sustainabilitas mendorong satu sistem komando yang menghubungkan BNPB, kementerian terkait, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Tujuannya, pembagian tanggung jawab dan pengerahan bantuan dapat mengikuti kebutuhan di lokasi kebakaran.

Lembaga itu meminta pemerintah mengumumkan rencana operasi secepatnya. Rencana tersebut, menurut pernyataannya, perlu menjelaskan wilayah prioritas, penanggung jawab, kebutuhan personel dan peralatan, anggaran, serta target penanganan.

Pemerintah daerah diharapkan menjalankan rencana itu di lapangan, disertai laporan harian dan evaluasi mingguan. Sustainabilitas juga meminta ukuran respons ditetapkan secara jelas dengan mempertimbangkan perkembangan api, risiko terhadap permukiman dan fasilitas publik, kualitas udara, serta kemampuan daerah menangani keadaan.

Informasi tentang kebakaran, pemakaian dana, tindak lanjut kasus, dan hasil evaluasi perlu dibuka kepada publik. Untuk kebakaran besar atau berulang, Sustainabilitas meminta pemerintah menetapkan tindakan korektif, penanggung jawab, dan tenggat pelaksanaannya.

Bagi warga, usulan itu menyangkut hal yang terasa langsung: keselamatan di sekitar titik api, akses pada layanan kesehatan, dan perlindungan dari paparan asap. Sustainabilitas meminta pemerintah menyediakan ruang udara bersih melalui filtrasi dan pengukuran kualitas udara, sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi.

Penanganan darurat hingga pemulihan gambut

Dalam masa tanggap darurat, BNPB, BPBD, dan kementerian atau lembaga terkait diminta memusatkan sumber daya pada kebakaran yang mengancam permukiman, fasilitas publik, lahan gambut, dan kawasan lindung. Tim lapangan, menurut Sustainabilitas, juga perlu diperkuat dengan pelatihan, peralatan, komunikasi yang lebih baik, pasokan air, dan perlindungan bagi petugas.