Sustainabilitas Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional Kebakaran Hutan

JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan terus memicu desakan agar penanganannya ditingkatkan. Sustainabilitas meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, disertai status darurat sesuai skala yang dibutuhkan.

Keputusan itu, menurut pusat studi kebijakan keberlanjutan tersebut, perlu dibarengi komando terpadu, pengerahan dana dan sumber daya, serta perlindungan warga. Operasi penyelamatan, kata Sustainabilitas, harus tetap berjalan selama pemerintah menilai status kebencanaan.

Desakan itu disampaikan dalam keterangan resmi pada Jumat (16/10). Sustainabilitas menyebut penanganan darurat sebagai langkah awal untuk membenahi tata kelola iklim, bukan sekadar respons saat api muncul.

Komando terpadu dan informasi terbuka

Sustainabilitas mendorong satu sistem komando yang menghubungkan BNPB, kementerian terkait, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Tujuannya, pembagian tanggung jawab dan pengerahan bantuan dapat mengikuti kebutuhan di lokasi kebakaran.

Lembaga itu meminta pemerintah mengumumkan rencana operasi secepatnya. Rencana tersebut, menurut pernyataannya, perlu menjelaskan wilayah prioritas, penanggung jawab, kebutuhan personel dan peralatan, anggaran, serta target penanganan.

Pemerintah daerah diharapkan menjalankan rencana itu di lapangan, disertai laporan harian dan evaluasi mingguan. Sustainabilitas juga meminta ukuran respons ditetapkan secara jelas dengan mempertimbangkan perkembangan api, risiko terhadap permukiman dan fasilitas publik, kualitas udara, serta kemampuan daerah menangani keadaan.

Informasi tentang kebakaran, pemakaian dana, tindak lanjut kasus, dan hasil evaluasi perlu dibuka kepada publik. Untuk kebakaran besar atau berulang, Sustainabilitas meminta pemerintah menetapkan tindakan korektif, penanggung jawab, dan tenggat pelaksanaannya.

Bagi warga, usulan itu menyangkut hal yang terasa langsung: keselamatan di sekitar titik api, akses pada layanan kesehatan, dan perlindungan dari paparan asap. Sustainabilitas meminta pemerintah menyediakan ruang udara bersih melalui filtrasi dan pengukuran kualitas udara, sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi.

Penanganan darurat hingga pemulihan gambut

Dalam masa tanggap darurat, BNPB, BPBD, dan kementerian atau lembaga terkait diminta memusatkan sumber daya pada kebakaran yang mengancam permukiman, fasilitas publik, lahan gambut, dan kawasan lindung. Tim lapangan, menurut Sustainabilitas, juga perlu diperkuat dengan pelatihan, peralatan, komunikasi yang lebih baik, pasokan air, dan perlindungan bagi petugas.

Penanganan tidak berhenti pada pemadaman. Sebagai konteks, peneliti konservasi hutan BRIN Yayan Hadiyan mengatakan dalam laporan Liputan6.com bahwa medan luas, akses yang sulit, dan kebakaran gambut dapat menyulitkan operasi. Api pada gambut, menurut keterangan yang dikutip media itu, bisa menjalar ke bawah permukaan sehingga pemadaman lebih rumit.

Pemerintah juga diminta berkonsultasi dengan negara-negara ASEAN dan mengajukan bantuan operasional melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Dukungan kawasan dapat mencakup tim ahli, peralatan, pemantauan, layanan kesehatan, dan logistik, sesuai kebutuhan yang diajukan Indonesia. Rincian pembiayaan, akses, penempatan, dan pertanggungjawaban bantuan perlu disepakati lebih dulu.

Sustainabilitas membagi rekomendasinya dalam beberapa tahap. Dalam jangka pendek, 1-3 bulan, pemerintah diminta menilai dampak terhadap kesehatan, ekosistem, dan penghidupan warga, menyalurkan bantuan, serta membiayai pemulihan berbasis masyarakat. Pemulihan gambut dan habitat, kata lembaga itu, perlu dimulai dari lokasi prioritas dengan penilaian teknis dan keterlibatan warga terdampak.

Untuk jangka menengah, 3-12 bulan, wilayah berisiko tinggi perlu memiliki rencana pencegahan yang ditopang pembiayaan, tim terlatih, peralatan, sumber air, dan pelatihan. Peringatan dini juga perlu diikuti patroli, penempatan sumber daya, serta pemeriksaan langsung.

Masyarakat lokal dan adat diusulkan menjadi mitra dengan dukungan pelatihan, peralatan, dana operasional, dan perlindungan keselamatan.

Dalam jangka panjang, 1-3 tahun, perencanaan dan anggaran diminta mencakup pemulihan hidrologi gambut, penataan penggunaan lahan, penyelesaian konflik tenurial, serta pengembangan usaha tanpa bakar. Sustainabilitas juga meminta agenda Haze-Free Roadmap dan ASEAN Peatland Management Strategy 2023–2030 diterjemahkan menjadi proyek bersama yang pendanaan dan hasilnya dapat dipantau.

Lembaga itu turut mendorong penegakan aturan di bidang penanggulangan bencana, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, kesehatan, serta konservasi. DPR dan pemerintah juga diminta mempercepat penyusunan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.

Sementara itu, pemerintah menyatakan modifikasi cuaca tidak selalu berhasil mengatasi karhutla pada 2026; Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menekankan penguatan lanskap dan ketahanan gambut sebagai bagian dari pembenahan jangka panjang, menurut laporan Liputan6 Bisnis.

Usulan Sustainabilitas berujung pada tuntutan agar hasil penanganan bisa diukur, mulai dari perubahan luas kebakaran dan paparan asap hingga pemulihan gambut serta penghidupan warga. Langkah berikutnya bergantung pada keputusan pemerintah mengenai status darurat, rencana operasi, dan pembagian tugas di lapangan.