Penanganan tidak berhenti pada pemadaman. Sebagai konteks, peneliti konservasi hutan BRIN Yayan Hadiyan mengatakan dalam laporan Liputan6.com bahwa medan luas, akses yang sulit, dan kebakaran gambut dapat menyulitkan operasi. Api pada gambut, menurut keterangan yang dikutip media itu, bisa menjalar ke bawah permukaan sehingga pemadaman lebih rumit.
Pemerintah juga diminta berkonsultasi dengan negara-negara ASEAN dan mengajukan bantuan operasional melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Dukungan kawasan dapat mencakup tim ahli, peralatan, pemantauan, layanan kesehatan, dan logistik, sesuai kebutuhan yang diajukan Indonesia. Rincian pembiayaan, akses, penempatan, dan pertanggungjawaban bantuan perlu disepakati lebih dulu.
Sustainabilitas membagi rekomendasinya dalam beberapa tahap. Dalam jangka pendek, 1-3 bulan, pemerintah diminta menilai dampak terhadap kesehatan, ekosistem, dan penghidupan warga, menyalurkan bantuan, serta membiayai pemulihan berbasis masyarakat. Pemulihan gambut dan habitat, kata lembaga itu, perlu dimulai dari lokasi prioritas dengan penilaian teknis dan keterlibatan warga terdampak.
Untuk jangka menengah, 3-12 bulan, wilayah berisiko tinggi perlu memiliki rencana pencegahan yang ditopang pembiayaan, tim terlatih, peralatan, sumber air, dan pelatihan. Peringatan dini juga perlu diikuti patroli, penempatan sumber daya, serta pemeriksaan langsung.
Masyarakat lokal dan adat diusulkan menjadi mitra dengan dukungan pelatihan, peralatan, dana operasional, dan perlindungan keselamatan.
Dalam jangka panjang, 1-3 tahun, perencanaan dan anggaran diminta mencakup pemulihan hidrologi gambut, penataan penggunaan lahan, penyelesaian konflik tenurial, serta pengembangan usaha tanpa bakar. Sustainabilitas juga meminta agenda Haze-Free Roadmap dan ASEAN Peatland Management Strategy 2023–2030 diterjemahkan menjadi proyek bersama yang pendanaan dan hasilnya dapat dipantau.
Lembaga itu turut mendorong penegakan aturan di bidang penanggulangan bencana, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, kesehatan, serta konservasi. DPR dan pemerintah juga diminta mempercepat penyusunan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
Sementara itu, pemerintah menyatakan modifikasi cuaca tidak selalu berhasil mengatasi karhutla pada 2026; Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menekankan penguatan lanskap dan ketahanan gambut sebagai bagian dari pembenahan jangka panjang, menurut laporan Liputan6 Bisnis.
Usulan Sustainabilitas berujung pada tuntutan agar hasil penanganan bisa diukur, mulai dari perubahan luas kebakaran dan paparan asap hingga pemulihan gambut serta penghidupan warga. Langkah berikutnya bergantung pada keputusan pemerintah mengenai status darurat, rencana operasi, dan pembagian tugas di lapangan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.