Hak Menyatakan Pendapat DPR: Langkah Awal Wacana Pemakzulan Gibran

JAKARTA — Hak Menyatakan Pendapat DPR menjadi salah satu jalur konstitusional yang mengemuka dalam wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR telah menerima masukan dari sejumlah fraksi saat masa reses.

Pimpinan DPR akan memproses masukan itu dan mendengarkan pandangan fraksi serta anggota dewan. Bagi publik, proses ini penting karena setiap langkah menuju pemberhentian presiden atau wakil presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi, bukan hanya menjadi wacana politik.

Puan menyampaikan hal itu seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia mengatakan pimpinan DPR juga akan memperhatikan mekanisme yang dapat ditempuh.

“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut,” kata Puan.

Hak Menyatakan Pendapat DPR dalam UU MD3

Hak Menyatakan Pendapat DPR, atau HMP, merupakan hak konstitusional untuk menyampaikan sikap resmi terhadap persoalan penting kenegaraan. Ketentuan mengenai hak ini tercantum dalam Pasal 79 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

UU MD3 mengatur lembaga legislatif yang mencakup Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam aturan itu, HMP dipahami sebagai pandangan resmi DPR atas suatu persoalan yang dinilai penting bagi negara.

Hak tersebut tidak otomatis berarti DPR telah memutuskan pemakzulan. HMP merupakan instrumen yang dapat berkaitan dengan proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden selama masa jabatan, sementara langkah politik dan konstitusionalnya tetap harus mengikuti aturan yang berlaku.

Usulan harus disertai dokumen

Pasal 79 ayat (4) UU MD3 menyebut usulan HMP harus diajukan paling sedikit 25 anggota DPR. Pengusul juga wajib menyertakan dokumen yang memuat materi usulan.

Persyaratan jumlah anggota dan dokumen itu menjadi bagian awal mekanisme. Artinya, pembicaraan di fraksi saja belum sama dengan usulan resmi HMP yang memenuhi ketentuan undang-undang.

Dalam perkembangan yang disampaikan Puan, pimpinan DPR masih akan mendengar masukan dari fraksi dan anggota dewan, termasuk mengenai jalur yang mungkin ditempuh. Pernyataannya menunjukkan pembahasan berada pada tahap menerima pandangan, bukan pengumuman bahwa proses pemakzulan telah berjalan.

Bagi masyarakat, pembedaan ini penting agar usulan politik tidak langsung dipahami sebagai keputusan pemberhentian. Hak menyatakan pendapat memberi DPR sarana menyampaikan sikap kelembagaan, tetapi syarat pengajuan dan ketentuan konstitusi tetap menjadi rambu prosesnya.

Puan menegaskan setiap langkah harus mengikuti konstitusi. Pimpinan DPR kini akan memproses masukan yang telah diterima dan mendengarkan pandangan anggota dewan mengenai mekanismenya.