Kuota Pertalite 2026: 8 Provinsi Lebihi Alokasi, BPH Migas Bertahan

JAKARTA — Kuota Pertalite 2026 sebesar 29,26 juta kiloliter dipertahankan BPH Migas meski konsumsi di 8 provinsi melampaui alokasi. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut kenaikan kebutuhan masih dapat ditangani dengan mengalihkan kuota dari wilayah yang realisasinya rendah.

Keputusan itu menyangkut distribusi bahan bakar yang digunakan masyarakat di berbagai daerah. BPH Migas memperkirakan alokasi Pertalite mencukupi hingga akhir tahun dengan pola penyaluran yang berjalan.

Kuota Pertalite 2026 dialihkan antarwilayah

Wahyudi menyampaikan rata-rata kebutuhan Pertalite berada di level 83,22%. Ia mengatakan konsumsi memang naik, tetapi kenaikannya belum dinilai cukup besar untuk mendorong penambahan kuota nasional.

“Kemudian untuk jenis Pertalite, rata-rata kebutuhan adalah 83,22%. Jadi ini ada kenaikan sedikit konsumsinya dan kami sudah lakukan prognosa hingga akhir tahun insya Allah cukup dengan pola distribusi ini,” kata Wahyudi dalam rapat kerja dengan Komite II DPD, Rabu (10/11/2026).

Menurut Wahyudi, sebagian peningkatan konsumsi muncul karena pengguna beralih dari Pertamax, BBM nonsubsidi, ke Pertalite. Dampaknya, realisasi subsidi Pertalite melampaui kuota di sekitar 8 provinsi.

BPH Migas berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan PT Pertamina (Persero) untuk memindahkan alokasi dari wilayah dengan penyerapan rendah ke daerah yang konsumsinya lebih tinggi. Pengalihan dapat dilakukan pada tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi.

Langkah ini ditujukan untuk merespons perbedaan kebutuhan antarwilayah tanpa menambah kuota nasional. Bagi masyarakat di daerah yang konsumsinya tinggi, penyesuaian alokasi diharapkan menjaga pasokan dan mengurangi risiko antrean. Sementara wilayah yang penyerapan kuotanya rendah dapat menjadi sumber pemindahan alokasi.

“Itu boleh mengalihkan alokasi per kabupaten/kota maupun provinsi yang under kepada yang over agar supaya untuk menjawab dinamika masyarakat tidak terjadi antrean dan pola penyediaan maupun distribusi di beberapa wilayah tersebut,” tegas Wahyudi.

Solar subsidi naik menjadi 20,27 juta kiloliter

Kebijakan untuk Pertalite berbeda dari kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar. BPH Migas menyebut alokasi Solar subsidi 2026 bertambah 7,8%, dari 18,64 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter.