Daftar Bank Ditutup OJK: 16 Izin Dicabut hingga November

JAKARTA — Daftar bank ditutup OJK mencapai 16 bank hingga 12 November 2026, setelah Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Agritrans Batumarta di Sumatra Selatan pada 3 November 2026. Penutupan itu membuat tata kelola bank perkreditan rakyat kembali menjadi perhatian, karena Lembaga Penjamin Simpanan menyebut kelemahan pengelolaan sebagai faktor utama resolusi BPR dan BPRS.

OJK menetapkan pencabutan izin Agritrans Batumarta melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-79/D.03/2026. Bank tersebut menjadi yang terbaru dalam daftar pencabutan izin usaha sepanjang tahun ini.

Daftar bank ditutup OJK sepanjang 2026

Jumlah penutupan tersebar dari Januari hingga November. Pada Januari, OJK mencabut izin BPR Suliki Gunung Mas dan BPR Prima Master Bank. Februari menyusul dengan BPR Bank Cirebon serta BPR Kamadana.

Pada Maret, dua BPR kembali ditutup, yakni BPR Koperindo Jaya dan BPR Pembangunan Nagari. OJK kemudian mencabut izin BPR Sungai Rumbai pada April. Setelah itu, BPR Ceper Permata Artha masuk dalam daftar pada Juni.

Penutupan terbanyak dalam satu bulan terjadi pada Juli. OJK mencabut izin BPR Dwicahaya Nusaperkasa, BPR Mataram Mitra Manunggal, dan BPR Syariah Hasanah Mandiri.

Berikutnya, BPR Citra Bersada Abad ditutup pada Agustus. Pada September, tiga bank menyusul, yaitu BPR Gaido Indonesia, BPR Pasarraya Kuta, dan BPRS Musyarakah Ummat Indonesia. Daftar tersebut dilengkapi BPR Agritrans Batumarta pada November.

Rinciannya memperlihatkan pencabutan izin tidak hanya terjadi pada satu periode tertentu. Tiga bank ditutup pada Juli dan tiga lainnya pada September, sementara bulan-bulan lain dalam daftar mencatat satu atau dua bank. Jumlah itu mencakup 16 bank sampai 12 November 2026.

Tata kelola jadi perhatian LPS

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan kelemahan tata kelola menjadi faktor utama yang dipantau dalam resolusi BPR dan BPRS. Resolusi merujuk pada langkah penanganan bank bermasalah, termasuk proses yang berujung pada penutupan.

“Faktor penyebab resolusi BPR dan BPRS adalah lemahnya tata kelola pada BPR dan BPRS yang bersangkutan. Tentu banyak faktor lain, tapi itulah faktor yang kami pantau sebagai faktor utama yang berdampak pada penutupan pada BPR dan BPRS,” ujar Anggito dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Anggito menyampaikan pernyataan itu pada hari yang sama ketika OJK mengumumkan pencabutan izin Agritrans Batumarta. Untuk bank tersebut, OJK menyebut masalah kekurangan modal sebagai alasan pencabutan izin.

OJK menjelaskan pencabutan izin Agritrans Batumarta merupakan bagian dari tindakan pengawasan untuk memperkuat industri perbankan, melindungi kepentingan masyarakat, dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Keputusan pencabutan izin berlaku berdasarkan keputusan yang ditetapkan pada 3 November 2026.

Bagi nasabah, penutupan sebuah bank membawa kepentingan langsung pada perlindungan dana dan kepastian penanganan bank bermasalah. OJK menyebut perlindungan masyarakat sebagai salah satu tujuan pengawasan, sedangkan LPS menyoroti tata kelola sebagai faktor utama yang perlu dicermati dalam resolusi BPR dan BPRS.

Dengan Agritrans Batumarta, daftar pencabutan izin yang dihimpun hingga 12 November mencapai 16 bank. OJK menetapkan keputusan terbaru pada 3 November 2026, sementara perhatian terhadap tata kelola dan kecukupan modal tetap menjadi bagian dari pengawasan sektor perbankan.