Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan kelemahan tata kelola menjadi faktor utama yang dipantau dalam resolusi BPR dan BPRS. Resolusi merujuk pada langkah penanganan bank bermasalah, termasuk proses yang berujung pada penutupan.
“Faktor penyebab resolusi BPR dan BPRS adalah lemahnya tata kelola pada BPR dan BPRS yang bersangkutan. Tentu banyak faktor lain, tapi itulah faktor yang kami pantau sebagai faktor utama yang berdampak pada penutupan pada BPR dan BPRS,” ujar Anggito dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Anggito menyampaikan pernyataan itu pada hari yang sama ketika OJK mengumumkan pencabutan izin Agritrans Batumarta. Untuk bank tersebut, OJK menyebut masalah kekurangan modal sebagai alasan pencabutan izin.
OJK menjelaskan pencabutan izin Agritrans Batumarta merupakan bagian dari tindakan pengawasan untuk memperkuat industri perbankan, melindungi kepentingan masyarakat, dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Keputusan pencabutan izin berlaku berdasarkan keputusan yang ditetapkan pada 3 November 2026.
Bagi nasabah, penutupan sebuah bank membawa kepentingan langsung pada perlindungan dana dan kepastian penanganan bank bermasalah. OJK menyebut perlindungan masyarakat sebagai salah satu tujuan pengawasan, sedangkan LPS menyoroti tata kelola sebagai faktor utama yang perlu dicermati dalam resolusi BPR dan BPRS.
Dengan Agritrans Batumarta, daftar pencabutan izin yang dihimpun hingga 12 November mencapai 16 bank. OJK menetapkan keputusan terbaru pada 3 November 2026, sementara perhatian terhadap tata kelola dan kecukupan modal tetap menjadi bagian dari pengawasan sektor perbankan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP