Fatwa Vape MUI 2026 Tekan Bisnis, Dorong Usaha Cari Arah Baru

JAKARTA — Fatwa vape MUI 2026 mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik berdasarkan ketetapan yang ditetapkan pada Jumat, 6 November 2026. Keputusan ini dapat mengubah arah usaha di industri vape dan mendorong pelaku bisnis mencari pemanfaatan baru bagi kemampuan produksi serta jaringan distribusi mereka.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape menyebut vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan berpotensi menjadi sarana peredaran serta konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Ketetapan itu juga mencakup produksi dan perdagangan. MUI merekomendasikan pemerintah bersama DPR menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya, serta memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga untuk mengendalikan peredarannya.

Fatwa vape MUI mencakup rantai usaha

Dampak keputusan ini tidak berhenti pada toko yang menjual perangkat atau cairan vape. Industri tersebut juga mencakup manufaktur, distribusi, perdagangan, dan tenaga kerja. Jika kebijakan pemerintah bergerak mengikuti rekomendasi MUI, pelaku usaha perlu mempertimbangkan perubahan aturan pada berbagai bagian rantai bisnis.

Karena itu, perusahaan yang selama ini mengandalkan produk vape perlu menilai kembali penggunaan aset dan kemampuan produksinya. Perubahan arah usaha dapat menyentuh mesin, keahlian mengolah bahan, hingga jaringan pemasaran. Bagi pekerja dan mitra distribusi, perubahan itu berpotensi memengaruhi jenis produk yang dibuat dan dijual.

Namun, fatwa dan rekomendasi penyusunan undang-undang adalah hal berbeda. Fatwa MUI telah ditetapkan, sementara rekomendasi tersebut meminta pemerintah dan DPR menyusun aturan beserta sanksinya. Arah bisnis ke depan akan dipengaruhi pula oleh kebijakan yang nantinya disusun pemerintah dan DPR.

Peluang diversifikasi di luar vape

Pelaku usaha yang memiliki kemampuan manufaktur dapat mengevaluasi kemungkinan membuat perangkat lain, seperti alat penguap aroma atau perangkat aromaterapi. Pemanfaatan kemampuan produksi ke produk alternatif dapat menjadi salah satu pilihan bagi perusahaan yang ingin mengurangi ketergantungan pada vape.

Pengalihan itu tetap memerlukan pemeriksaan terhadap keselamatan produk, standar yang berlaku, dan perizinan. Perusahaan juga tidak bisa menyampaikan klaim manfaat kesehatan tanpa dasar ilmiah dan persetujuan yang sesuai. Mengganti jenis produk saja belum cukup; setiap produk baru tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pengalaman produsen cairan vape juga berpotensi digunakan pada sektor lain. Keterampilan mencampur bahan, mengembangkan perisa, serta mengemas produk cair dapat dievaluasi untuk pengembangan bahan perisa makanan dan minuman, bahan baku kosmetik, atau produk perawatan rumah tangga.

Peralihan usaha perlu memperhitungkan aturan

Bagi industri, peluang tersebut bukan jaminan bahwa peralihan akan langsung berjalan mudah. Setiap sektor memiliki standar produk dan perizinan sendiri. Pelaku usaha perlu memastikan bahwa kemampuan yang mereka miliki cocok dengan kebutuhan sektor tujuan dan tidak mengabaikan persyaratan keselamatan.

Perubahan kebijakan juga dapat berdampak pada pekerja dan jaringan distribusi yang selama ini bergantung pada produk vape. Jika perusahaan mengalihkan produksi, mereka perlu menata ulang kegiatan manufaktur dan penjualan. Langkah itu penting agar aset dan keterampilan yang masih dapat digunakan tidak otomatis berhenti bersama bisnis vape.

Untuk konsumen, rekomendasi MUI kepada pemerintah dan DPR membuka kemungkinan perubahan aturan peredaran vape beserta sanksinya. Namun, pelaku usaha saat ini perlu memantau arah penyusunan kebijakan sambil menilai alternatif produk secara cermat. Fatwa yang menjadi dasar perkembangan ini tercatat sebagai Nomor 131 Tahun 2026.