SEMARANG — Investasi Jawa Tengah mendapat target baru: Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menjanjikan perizinan lengkap untuk 12 kawasan industri paling lambat 30 hari. Janji itu disampaikan setelah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta pemerintah pusat mempercepat izin proyek-proyek tersebut pada Rabu (11/11/2026).
Percepatan izin menjadi perhatian karena Pemprov Jawa Tengah menyiapkan kawasan industri baru di 12 kabupaten/kota. Pemerintah provinsi juga mendorong pembangunan infrastruktur logistik untuk menarik investor dan memperlancar distribusi barang.
Investasi Jawa Tengah dan target izin 30 hari
Luthfi menyampaikan permintaan itu seusai pembentukan Desk Investasi di Gedung Grhadika Bakti Praja, Semarang. Ia membandingkan lamanya proses perizinan di Indonesia dengan Vietnam.
“Di Vietnam itu perizinan cukup dua bulan. Di tempat kita dua tahun sudah hebat. Jadi ayo pak Menteri kita minta percepatan,” ujar Luthfi, Kamis (12/11/2026).
Perbandingan tersebut menjadi alasan Luthfi meminta kementerian mempercepat proses administrasi. Menurut dia, izin yang lebih cepat dibutuhkan agar rencana investasi tidak tertahan dan peluang kerja dapat terbuka di daerah.
Pemprov Jawa Tengah saat ini mendorong 12 kabupaten/kota menyiapkan potensi kawasan industri baru. Setiap kawasan direncanakan memiliki luas minimal 50 hektare dan harus sesuai dengan tata ruang.
Kawasan-kawasan itu akan ditawarkan kepada calon investor sebagai lokasi investasi baru. Pemprov berharap pengembangan tersebut memperluas pusat pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bertumpu pada satu wilayah.
Infrastruktur logistik disiapkan
Perizinan bukan satu-satunya kebutuhan investor. Luthfi mengatakan pemerintah provinsi juga menyiapkan infrastruktur pendukung agar kegiatan industri dan pengiriman barang berjalan lebih lancar.
Rencana yang disebut mencakup pengembangan dry port di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Dry port adalah fasilitas darat untuk mendukung layanan logistik dan pergerakan barang.
Menurut Luthfi, kesiapan logistik dapat membantu memperlancar distribusi sekaligus menekan biaya operasional industri. Dampaknya langsung berkaitan dengan daya tarik lokasi bagi calon investor: izin yang cepat perlu didukung akses pengiriman barang yang memadai.
“Kesiapan infrastruktur logistik juga menjadi hal penting untuk memperlancar distribusi barang dan menekan biaya operasional industri. Jadi kami di Pemprov Jateng ini serius terkait investasi, sehingga komitmen-komitmen harus kami sampaikan kepada calon investor,” kata Luthfi.
Todotua menyebut perizinan masih menjadi persoalan klasik, terutama pada proyek besar dan berisiko tinggi yang memerlukan koordinasi lintas kementerian. Untuk menindaklanjuti permintaan itu, kementerian akan memanggil pelaku usaha dari 12 kawasan industri guna mengklarifikasi dan mempercepat penyelesaian administrasi.
“Usaha yang bagus pasti kita bantu. Kita paling lama 30 hari. 12 Kawasan industri itu yang sudah disampaikan Pak Gubernur, yang lagi berproses, paling lambat 30 hari,” kata Todotua.
Realisasi investasi Jawa Tengah mencapai Rp72,54 triliun
Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah mencatat realisasi investasi Januari-September 2026 sebesar Rp72,54 triliun. Nilai itu setara 73,21 persen dari target tahunan Rp99,09 triliun.
Investasi tersebut tercatat pada 82.420 proyek dan menyerap 340.334 tenaga kerja. Angka itu memberi gambaran skala kegiatan investasi yang berjalan di provinsi tersebut, sekaligus besarnya kepentingan daerah dalam menjaga proses perizinan dan kesiapan infrastruktur.
Pada Triwulan III 2026 saja, realisasi investasi mencapai Rp24 triliun. Nilainya tumbuh 16,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan penyerapan 127.117 tenaga kerja dari 26.431 proyek.
Pada periode yang sama, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,83 persen secara tahunan. Pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja membuat kelancaran izin kawasan industri berpengaruh pada rencana usaha dan kesempatan kerja di daerah.
Todotua mengatakan kementerian akan segera memanggil 12 pelaku usaha untuk menindaklanjuti proses tersebut. “Kami akan segera memanggil 12 pelaku usaha kawasan industri tersebut untuk melakukan klarifikasi dan mempercepat penyelesaian administrasi perizinan. Terima kasih pak Gubernur atas saran masukannya,” ujar Todotua.













































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP