UGM Jadi Sorotan, PKB Desak Polisi Bebaskan Peserta Demo

JAKARTA — PKB mendesak polisi membebaskan peserta unjuk rasa di sekitar Kampus UGM yang ditangkap setelah aksi di Yogyakarta pada Selasa, 10 November 2026. Wakil Ketua Harian DPP PKB Gielbran Muhammad Noor meminta pembebasan bagi mereka yang tidak melakukan tindakan anarkis.

Desakan itu disampaikan pada Kamis, 12 November 2026, menyusul penanganan aparat terhadap massa dalam rangkaian demonstrasi di Yogyakarta. Gielbran juga meminta militer ditarik dari ruang sipil dan akademik.

PKB minta peserta demo UGM dibebaskan

Gielbran menyatakan kebebasan menyampaikan pendapat perlu dijaga oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Ia merujuk amanat konstitusi sebagai landasan perlindungan hak tersebut.

“PKB mendesak agar polisi membebaskan mereka yang tidak melakukan tindakan anarkis,” ujar Gielbran pada Kamis.

Mantan Ketua BEM KM UGM itu juga mengingatkan bahwa keberanian menyampaikan pendapat menjadi bagian dari sejarah lahirnya Republik Indonesia. Menurut dia, para pendiri bangsa tetap menyuarakan kebenaran meski menghadapi intimidasi penjajah.

Bagi mahasiswa dan warga yang menyampaikan aspirasi, tuntutan PKB menyoroti batas penting dalam penanganan demonstrasi: aparat perlu membedakan peserta yang menyampaikan pendapat dari orang yang melakukan kekerasan. Namun, pihak kepolisian juga menyampaikan versi berbeda mengenai keberadaan personel di area kampus.

Kepolisian membantah masuk ke area kampus

Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Langgeng Purnomo membantah kabar bahwa polisi menerobos masuk ke lingkungan UGM saat mengendalikan massa. Ia mengatakan aparat bertahan di kawasan perbatasan kampus setelah massa bergerak dari kawasan Malioboro.

Langgeng menyebut petugas memilih menahan diri ketika massa berlindung di area perbatasan kampus. Ia mengatakan polisi tidak menggunakan gas air mata maupun water cannon di lokasi itu.

Menurut Langgeng, personel bersiaga sekitar 30 hingga 50 meter dari garis batas UGM untuk bernegosiasi dengan massa. Ia juga menyatakan seluruh personel kemudian ditarik mundur.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Yani Permana turut menyatakan aparat tidak melakukan pengamanan hingga ke dalam kampus. Keterangan kepolisian itu berbeda fokus dari desakan PKB: polisi menjelaskan posisi personel, sementara PKB meminta pembebasan peserta aksi yang tidak bertindak anarkis.

Perbedaan angka peserta yang diamankan

Jumlah orang yang diamankan dalam penanganan aksi juga disebut berbeda dalam keterangan yang beredar. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut 157 orang diamankan, sedangkan keterangan lain dari pihak kepolisian menyebut 154 orang.

Perbedaan angka itu membuat jumlah peserta yang ditangani aparat belum seragam dalam keterangan yang tersedia. Karena itu, desakan PKB berpusat pada perlunya membebaskan orang yang tidak melakukan tindakan anarkis, bukan pada klaim bahwa seluruh peserta aksi memiliki peran yang sama.

Perdebatan tentang lokasi aparat dan jumlah orang yang diamankan memperlihatkan dua isu yang perlu dipisahkan: akses ke ruang kampus dan perlakuan terhadap peserta demonstrasi. Gielbran menegaskan, “kebebasan mengutarakan aspirasi dan pendapat adalah sebuah anugerah yang harus dijaga dan dihargai oleh seluruh pihak termasuk pemerintah sesuai amanat konstitusi.”