PPPK Paruh Waktu Palembang: 1.987 Pegawai Tunggu Kepastian

PALEMBANG — PPPK Paruh Waktu Palembang yang berjumlah 1.987 orang belum mendapat kepastian untuk beralih menjadi pegawai penuh waktu, meski rencana pemerintah pusat menyebut perubahan status dimulai 1 Januari 2027. Pemerintah Kota Palembang masih menunggu aturan resmi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Tanpa ketentuan itu, Pemkot belum dapat menetapkan mekanisme, persyaratan, maupun tahapan pengalihan status. Kepastian tersebut penting bagi ribuan pegawai yang berpeluang terdampak perubahan kebijakan kepegawaian.

PPPK Paruh Waktu Palembang menunggu juknis

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pemerintah daerah sudah mengetahui rencana peningkatan status tersebut. Namun, ia menyebut pelaksanaannya masih bergantung pada regulasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Informasi yang disampaikan pemerintah pusat tersebut kami sudah dengar, tetapi kami belum tahu mekanismenya seperti apa, belum ada surat resmi pemberitahuan, dan kami menunggu juknis,” kata Dewa, Kamis (12/11/2026).

Juknis adalah petunjuk teknis yang menjelaskan cara kebijakan dijalankan. Bagi Pemkot Palembang, aturan itu akan menjadi pegangan untuk menentukan langkah, termasuk memastikan pegawai memenuhi ketentuan sebelum status mereka berubah.

Belum ada langkah lanjutan.

Dewa mengatakan Pemkot tidak bisa bergerak lebih jauh sebelum menerima petunjuk resmi. Pemerintah daerah perlu mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat agar proses perubahan status berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

1.987 pegawai berpotensi terdampak

Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kota Palembang Adi Zahri menyebut jumlah PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah kota mencapai 1.987 orang. Mereka menjadi kelompok pegawai yang berpeluang terdampak rencana peningkatan status.

Angka itu menunjukkan besarnya urusan administrasi yang perlu disiapkan setelah aturan terbit. Pemkot harus mengetahui syarat dan tahapan resmi sebelum dapat menjelaskan bagaimana proses tersebut berlaku bagi para pegawai.

Bagi pegawai, kepastian mekanisme menentukan apa yang perlu dipenuhi dan kapan proses dapat dimulai. Selama petunjuk belum diterima, mereka belum memperoleh kejelasan mengenai jalur perubahan status yang akan berlaku di Palembang.

Rencana pemerintah pusat menyebut peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu dimulai 1 Januari 2027. Namun, tanggal tersebut belum menjawab persyaratan atau tata cara pelaksanaannya di daerah.

Karena itu, kebijakan tersebut masih bergantung pada terbitnya aturan resmi dan juknis. Pemkot Palembang menunggu dokumen dari pemerintah pusat sebelum menentukan mekanisme pengalihan bagi 1.987 pegawainya.

Langkah berikutnya ada pada pemerintah pusat: menerbitkan regulasi dan petunjuk teknis yang akan menjadi dasar Pemkot Palembang menyiapkan proses perubahan status.

Ikuti Info CPNS & PPPK Terbaru: artikel terbaru dan arsip Info CPNS & PPPK Terbaru.