Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah Banten Tembus Rp100 Miliar

SERANG — Tunggakan pajak kendaraan mewah Banten mencapai Rp100 miliar menjelang akhir 2026, mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mengintensifkan penagihan di berbagai wilayah.

Kepala Bapenda Banten Berly Rizky Natakusumah mengatakan petugas melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) turun langsung menagih pemilik kendaraan dengan nilai pajak di atas Rp20 juta. Sejumlah pembayaran dari pemilik mobil Ferrari hingga Lamborghini telah masuk ke kas daerah.

Penagihan pajak kendaraan mewah Banten diperluas

Penagihan menyasar kendaraan yang masuk kategori mewah serta kendaraan dengan pelat nomor pilihan. Bapenda Banten juga membidik armada perusahaan yang menunggak pajak kendaraan bermotor atau PKB.

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor. Tunggakan yang mencapai Rp100 miliar menjadi piutang yang sedang dikejar petugas menjelang pergantian tahun.

Berly menyampaikan perkembangan penagihan itu di Serang pada Kamis. Ia mengatakan pembayaran dari sejumlah pemilik kendaraan mewah mulai diterima pemerintah daerah setelah petugas aktif mendatangi wajib pajak.

Masuknya pembayaran dari pemilik Ferrari dan Lamborghini menunjukkan penagihan telah menjangkau pemilik kendaraan bernilai pajak tinggi. Namun, Bapenda juga memberi perhatian pada kendaraan perusahaan, sehingga upaya penagihan tidak hanya menyasar pemilik mobil pribadi.

Data kendaraan terjual perlu segera diblokir

Menurut Berly, tunggakan dapat muncul karena pemilik lama tidak tertib melaporkan penjualan atau perpindahan kepemilikan kendaraan. Masalah administrasi itu bisa membuat tagihan pajak berikutnya tetap tercatat pada data kendaraan sebelumnya.

Dampaknya terasa bagi pemilik lama yang kendaraannya sudah berpindah tangan, tetapi perubahan data belum dilaporkan. Tanpa pelaporan dan pemblokiran, kewajiban pajak berikutnya berisiko tetap dikaitkan dengan data yang belum diperbarui.

Bapenda Banten mengimbau masyarakat dan badan usaha melaporkan penjualan kendaraan serta memblokir datanya di kantor Samsat. Langkah itu membantu memperbarui catatan kepemilikan dan mencegah tagihan berikutnya terus muncul atas kendaraan yang sudah dijual.

Imbauan tersebut berlaku bagi pemilik perorangan maupun perusahaan. Perusahaan yang mengelola armada juga menjadi sasaran penagihan apabila masih memiliki kewajiban PKB yang tertunggak.

Petugas UPT turun ke berbagai wilayah

Berly mengatakan petugas Bapenda melalui UPT di berbagai wilayah sedang aktif melakukan penagihan langsung. Upaya lapangan itu diarahkan untuk mengejar piutang pajak kendaraan yang secara keseluruhan tercatat Rp100 miliar.

Pendekatan tersebut menggabungkan penagihan kepada pemilik kendaraan bernilai pajak tinggi dengan pembenahan administrasi kepemilikan. Bagi pemerintah daerah, pembayaran tunggakan menambah penerimaan kas daerah; bagi pemilik kendaraan, pembaruan data membantu menghindari tagihan yang tidak lagi sesuai dengan kepemilikan.

Bapenda Banten terus menagih kendaraan mewah, kendaraan berpelat pilihan, dan armada perusahaan. Nilai piutang yang dikejar mencapai Rp100 miliar.