PALEMBANG — Pemerintah dan DPR RI telah sepakat mengalihkan pengelolaan guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) menjadi pegawai pemerintah pusat. Keputusan ini akan membawa perubahan signifikan bagi ribuan guru di seluruh Indonesia, termasuk 5.502 guru PPPK di Kota Palembang, Sumatra Selatan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang, Adi Zahri, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya masih dalam menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat terkait rencana pengalihan tersebut. Pemkot Palembang belum menerima petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis).
“Rencana itu dari pemerintah pusat dan DPR. Sementara juklak dan juknisnya belum ada. Kami juga belum menerima surat dari KemenPAN-RB,” ujar Adi pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Komposisi Guru PPPK di Palembang
Menurut data BKPSDM, jumlah guru PPPK di Palembang saat ini mencapai 5.502 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.156 merupakan guru PPPK penuh waktu, sedangkan 346 lainnya berstatus PPPK paruh waktu. Angka ini menunjukkan betapa besar dampak kebijakan pengalihan status terhadap sistem kepegawaian di tingkat daerah.
Perubahan Sumber Pendanaan Gaji Guru
Jika kebijakan pengalihan status guru PPPK menjadi ASN pusat terealisasi, akan terjadi perubahan mendasar dalam sumber pembiayaan. Saat ini, gaji guru PPPK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah pengalihan, pembayaran gaji akan dialihkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Perubahan ini memiliki konsekuensi besar. Pemerintah daerah akan terbebas dari beban pembiayaan guru PPPK yang cukup signifikan, sehingga alokasi APBD dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. DPRD Kabupaten Lamongan, misalnya, telah menilai bahwa pengalihan status guru PPPK ke pemerintah pusat dapat meringankan beban APBD, terutama dalam memenuhi batasan pengeluaran yang ditetapkan.
Menunggu Kepastian Aturan
Saat ini, ketidakjelasan aturan menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah. Adi Zahri menekankan bahwa Pemkot Palembang masih menunggu surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Tanpa juklak dan juknis yang jelas, implementasi kebijakan menjadi sulit dilakukan.
Penundaan penerimaan aturan teknis ini menunjukkan bahwa meskipun kesepakatan sudah dicapai di tingkat pusat, mekanisme operasional masih perlu disempurnakan. Pemerintah daerah membutuhkan panduan detail tentang tahapan pengalihan, verifikasi data guru, dan proses administrasi yang harus dilakukan.
Kebijakan pengalihan guru PPPK menjadi ASN pusat merupakan langkah strategis untuk menyederhanakan sistem kepegawaian pendidikan dan meringankan beban fiskal daerah. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kejelasan dan kecepatan pemerintah pusat dalam mengeluarkan panduan teknis kepada semua pemerintah daerah.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.