Gibran Akui Bimbang Tinggalkan PDIP, Partai Sebut Sudah Telat

JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka mengaku mengalami pergulatan batin saat menerima pinangan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024, dalam video yang diunggah Kamis (12/11) malam setelah ia mundur dari jabatan wapres. PDIP merespons pengakuan itu dengan menyebut waktunya sudah lewat.

Pernyataan Gibran membuka kembali ketegangan soal keputusannya meninggalkan partai yang pernah membesarkannya. PDIP menyatakan pemecatan Gibran merupakan keputusan organisasi, sementara partai menegaskan kekecewaannya berkaitan dengan prinsip konstitusi dalam proses pencalonan.

Gibran sebut berat meninggalkan PDIP

Dalam monolog di akun media sosial pribadinya, Gibran mengisahkan dilema ketika pinangan untuk mendampingi Prabowo datang pada September 2023. Ia mengatakan harus mempertimbangkan pekerjaan pembangunan yang telah dirintisnya saat menjadi Wali Kota Solo.

Gibran juga menyinggung konsekuensi meninggalkan PDIP. Ia mengaku berat mengecewakan partai yang, menurutnya, telah membimbing dan membesarkannya, sekaligus menghadapi kemungkinan berseberangan dengan partai tersebut.

Ia menggambarkan pendelegasian pekerjaan di Solo sebagai bagian dari pergulatan itu. Gibran mengatakan ada pekerjaan rumah terkait kendala masyarakat yang harus ia serahkan kepada orang lain.

Pengakuan tersebut mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera. Andreas menjelaskan istilah expired dengan membandingkan makanan dan obat yang melewati masa kedaluwarsa.

“Expired itu artinya sudah lewat dari expiring date alias kedaluwarsa. Kalau makanan expired dimakan, bisa sakit perut, mencret. Kalau obat dipaksa minum, bisa jadi racun,” kata Andreas.

PDIP sebut hubungan sudah selesai

Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan partainya menghormati keputusan Gibran untuk mundur dan keterbukaannya bercerita soal kebimbangan. Namun, ia menilai pengakuan itu datang setelah persoalan lama berlalu.

Guntur menyebut hubungan partai dengan Gibran, Joko Widodo, dan Bobby Nasution telah selesai. Ia mengatakan mereka diberhentikan bersama puluhan kader lain setelah Pilpres dan Pilkada 2024 karena dinilai melanggar konstitusi serta AD/ART partai dan tidak mengikuti keputusan Ketua Umum.

Menurut Guntur, pemberhentian itu merupakan keputusan organisasi, bukan tindakan yang didorong dendam pribadi. Ia juga menegaskan kekecewaan PDIP bukan semata-mata karena Gibran meninggalkan partai.

Guntur mengaitkan kekecewaan tersebut dengan proses pencalonan Gibran sebagai cawapres. Ia menyinggung Putusan MK Nomor 90/2023 dan menyatakan partainya menilai ada pelanggaran etika berat serta keterlibatan keluarga Jokowi.

PDIP, kata Guntur, sebelumnya telah mengingatkan konsekuensi dari tindakan Gibran. Partai tidak merayakan pengunduran dirinya karena menilai peristiwa itu seharusnya menjadi pelajaran tentang pentingnya menaati konstitusi dan menghormati proses.

Respons itu memperlihatkan bahwa pengunduran diri Gibran tidak otomatis mengakhiri perbedaan pandangan politik antara dirinya dan PDIP. Bagi publik, silang pernyataan ini kembali menempatkan proses pencalonan wapres pada Pilpres 2024 dan kepatuhan terhadap aturan sebagai pokok sengketa, bukan sekadar hubungan personal antara Gibran dan partai lamanya.

Guntur berharap keputusan Gibran menjadi awal pemulihan demokrasi dan ia dapat menemukan ketenangan setelah pergulatan yang diceritakannya. “Dan bisa beristirahat dengan tenang setelah tidak jadi Wapres,” ujar Guntur.