Gibran Ajukan Mundur, Suratnya Tak Ungkap Alasan Khusus

JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri sebagai wakil presiden pada Kamis, 12 November 2026, lewat surat yang tidak memuat alasan khusus. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan isi surat itu setelah Gibran menyerahkannya langsung kepada pimpinan MPR di kompleks parlemen, Jakarta.

Jabatan wakil presiden kini kosong. MPR akan menggelar sidang gabungan sebelum mengirim surat resmi kepada presiden, yang kemudian memiliki 14 hari sejak surat diterbitkan untuk mengajukan calon pengganti, kata Muzani.

Surat Gibran menyebut keputusan pribadi

Gibran menyerahkan surat tersebut dalam pertemuan dengan pimpinan MPR yang berlangsung selama 20 menit. Muzani kemudian memperlihatkan surat itu kepada wartawan dan membacakan pokok isinya.

Surat itu menyatakan Gibran mengundurkan diri atas kehendaknya sendiri dari jabatan wakil presiden untuk masa jabatan 2024–2029. Ia menulis bahwa keputusan diambil dengan kesadaran penuh demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran pemerintahan.

Dalam suratnya, Gibran juga menyatakan kepentingan negara dan rakyat Indonesia harus ditempatkan di atas kepentingan dirinya. Namun, dokumen itu tidak menjelaskan perkara atau alasan tertentu yang mendorong pengunduran diri.

“Ini dokumen tertulis. Saya akan membacakan pokok-pokoknya,” kata Ahmad Muzani, Ketua MPR, sebelum membacakan isi surat kepada wartawan.

Muzani menegaskan Gibran tidak menyampaikan alasan spesifik. Dengan begitu, penjelasan resmi yang disampaikan kepada publik berpusat pada pernyataan pengunduran diri dan alasan umum yang tercantum dalam surat, bukan uraian tentang latar belakang keputusan.

Proses pengganti dimulai setelah surat dikirim

Langkah berikutnya berada di tangan MPR dan presiden. MPR akan lebih dahulu mengadakan sidang gabungan, lalu menyampaikan surat resmi kepada presiden. Setelah menerima surat itu, presiden mempunyai waktu 14 hari untuk mengajukan calon wakil presiden, menurut Muzani.

Pengunduran diri ini langsung berdampak pada susunan pemerintahan karena posisi wakil presiden dinyatakan kosong. Proses pengisian jabatan menjadi perhatian publik, sebab pengajuan calon baru harus melalui tahapan yang disampaikan MPR, bukan berlangsung otomatis bersamaan dengan penyerahan surat.

Perhatian terhadap kelayakan dan dokumen pendidikan Gibran juga muncul dalam pemberitaan mengenai pengunduran dirinya. Namun, keterangan Muzani tentang surat tersebut tidak mengaitkan keputusan Gibran secara khusus dengan persoalan itu. Surat yang dibacakan hanya memuat alasan umum mengenai kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran pemerintahan.

Gibran tidak memberikan komentar kepada wartawan setelah pertemuan, menurut laporan yang menyertai pemberitaan pengunduran dirinya. Sementara itu, ayahnya, Joko Widodo, menyebut dinamika politik dalam jabatan publik sebagai hal yang wajar dan mengatakan jabatan politik bersifat sementara.

Joko Widodo juga menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama program yang melayani kepentingan masyarakat luas. Pernyataan itu menambah konteks politik di sekitar keputusan Gibran, tetapi tidak menggantikan penjelasan resmi mengenai isi suratnya.

Perbedaan keterangan muncul pada proses pencalonan pengganti. Ahmad Muzani menyebut presiden memiliki 14 hari setelah menerima surat resmi MPR untuk mengajukan calon, sedangkan pemberitaan lain menguraikan mekanisme pemilihan pengganti oleh MPR dari dua nama yang diajukan presiden dalam batas 60 hari. Keduanya merujuk pada tahapan yang berbeda: tenggat pengajuan nama dan proses pengisian jabatan.

Untuk saat ini, langkah yang diumumkan Muzani adalah sidang gabungan MPR dan pengiriman surat kepada presiden. Tenggat 14 hari mulai dihitung setelah MPR menerbitkan surat resmi tersebut.