Pengganti Wapres: Empat Nama dan Peluang di MPR

JAKARTA — Pengganti Wapres menjadi perhatian setelah kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR. Kajian Nexus Jurisprudence and Constitutionalism Institute (NJCI) memetakan empat kandidat yang dinilai berpeluang masuk bursa pengisian jabatan itu.

Bagi pemerintahan, pilihan tersebut berpengaruh pada komposisi dukungan politik dan arah proses pemilihan di MPR. Namun, nama-nama yang dipetakan NJCI merupakan proyeksi lembaga itu, bukan keputusan resmi Presiden ataupun hasil pemungutan suara.

Dalam kajian yang dirilis pada 12 November 2026, NJCI memperkirakan Agus Harimurti Yudhoyono, Erick Thohir, Yusril Ihza Mahendra, dan Khofifah Indar Parawansa menjadi empat figur utama dari klaster pemerintahan. Kajian itu menilai peluang masing-masing untuk diusulkan Presiden dan terpilih melalui sidang MPR.

Pengganti Wapres dalam aturan konstitusi

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur Presiden mengusulkan dua nama calon untuk dipilih MPR. Sidang pemilihan harus digelar paling lambat 60 hari setelah jabatan Wakil Presiden kosong.

Aturan itu memberi kerangka waktu dan mekanisme pengisian jabatan. Persaingan politik tetap berpusat pada dua nama yang akan diajukan Presiden serta dukungan yang dapat dihimpun masing-masing calon di MPR.

NJCI menyebut risiko utama dalam situasi ini bukan kekosongan kekuasaan, melainkan persaingan pengaruh dalam menentukan kandidat. Karena itu, pilihan Presiden dapat mencerminkan kebutuhan pemerintah: memperkuat dukungan partai, menjaga kepercayaan pelaku ekonomi, atau menawarkan figur dengan pengalaman hukum dan basis sosial.

AHY dan Erick Thohir memimpin proyeksi

AHY menempati posisi teratas dalam proyeksi NJCI. Kajian itu memberi peluang 32 persen baginya untuk masuk daftar dua nama usulan Presiden dan peluang 35 persen untuk menang dalam pemilihan di MPR.

Menurut penilaian NJCI, posisi AHY sebagai ketua umum partai sekaligus menteri aktif menjadi modal untuk memperluas dukungan politik pemerintah. Dukungan parlemen menjadi pertimbangan penting apabila Presiden ingin mengonsolidasikan koalisi selama masa transisi.

Erick Thohir berada di urutan berikutnya. NJCI memperkirakan peluangnya diusulkan Presiden mencapai 29 persen, sedangkan peluang terpilih di MPR sebesar 30 persen.