HKI Desak Kepastian Investasi demi Target Ekonomi 8%

JAKARTA — Target pertumbuhan ekonomi 8% membutuhkan investasi yang berlanjut sampai pembangunan pabrik dan perekrutan pekerja, kata Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma’ruf Maulana pada Kamis (12/11/2026). Ia meminta pemerintah kembali memusatkan perhatian pada ekonomi mulai Januari 2027.

Bagi industri, kepastian kebijakan dan pasokan energi berpengaruh langsung pada keputusan membangun fasilitas produksi. HKI menilai perhatian pemerintah yang tersita dinamika politik berisiko menghambat keputusan investasi.

HKI soroti kepastian investasi

Ma’ruf mengatakan penyelesaian persoalan politik perlu mengikuti mekanisme konstitusional agar pemerintah dan pelaku usaha dapat kembali berkonsentrasi pada agenda ekonomi. Fokus yang ia dorong mencakup penguatan industri, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

“Mulai Januari 2027, sudah saatnya seluruh energi bangsa diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Pergulatan politik harus segera menemukan penyelesaian melalui mekanisme konstitusional. Setelah itu, semua pihak perlu kembali fokus pada pekerjaan besar membangun ekonomi, memperkuat industri, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Ma’ruf.

Keputusan investasi industri berskala besar, menurut Ma’ruf, memerlukan pembiayaan dan perencanaan jangka panjang. Investor turut memperhitungkan risiko politik, kepastian regulasi, biaya energi, serta cepat atau lambatnya pemerintah mengambil keputusan.

“Investor membutuhkan kepastian. Mereka menghitung risiko politik, konsistensi regulasi, biaya energi, dan kecepatan pengambilan keputusan. Ketika situasi politik terus menyita perhatian, ada risiko agenda ekonomi kehilangan momentum,” katanya.

Dampaknya terasa pada rencana usaha yang bergantung pada pembangunan kawasan dan fasilitas produksi. Jika keputusan modal tertunda, pembangunan pabrik dan penyerapan tenaga kerja yang diharapkan dari investasi juga berisiko ikut mundur.

Hambatan industri dan target 8%

HKI mengidentifikasi persoalan tata ruang, aturan pusat dan daerah yang belum selaras, serta keterbatasan infrastruktur logistik sebagai hambatan investasi. Organisasi itu juga menyoroti harga dan ketersediaan listrik serta gas untuk kegiatan industri.

“Target 8 persen tidak akan tercapai hanya melalui pernyataan optimistis. Harus ada perubahan cara kerja. Investasi yang sudah memiliki komitmen nyata perlu dikawal sampai konstruksi, pabrik beroperasi, dan tenaga kerja terserap,” tegas Ma’ruf.

HKI mendorong pemerintah mempercepat penanganan investasi lintas kementerian dengan pembagian kewenangan dan tenggat penyelesaian yang jelas. Evaluasi, menurut organisasi itu, perlu berpatokan pada hasil, bukan hanya pada proses.

HKI juga meminta percepatan penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penyelesaian kendala tata ruang, serta penguatan infrastruktur kawasan industri. Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi hambatan yang dihadapi proyek sejak tahap perencanaan hingga pembangunan.

Pasokan energi pengaruhi biaya produksi

Ketersediaan energi menjadi perhatian lain bagi industri. Pasokan listrik dan gas yang terjamin dengan harga kompetitif dapat membantu perusahaan mengendalikan biaya produksi dan menjaga daya saing manufaktur Indonesia di pasar internasional.

“Industri tidak bisa bekerja dengan ketidakpastian pasokan energi. Gas yang terganggu atau listrik yang terlalu mahal langsung memengaruhi biaya produksi dan daya saing,” ujar Ma’ruf.

Ketua Umum HKI itu juga mencontohkan Jepang sebagai negara yang, menurutnya, mampu menjaga kesinambungan kebijakan ekonomi dan industri saat kepemimpinan berganti. Ia menilai Indonesia membutuhkan kelembagaan yang dapat menjaga agar perubahan politik tidak menghentikan investasi maupun aktivitas ekonomi.

Ma’ruf meminta para menteri yang menangani perekonomian menjaga koordinasi sehingga pergantian pejabat tidak membuat proses kebijakan kembali ke awal. Ia menekankan stabilitas politik perlu tercermin pada kepastian hukum, aturan yang konsisten, dan pemerintahan yang efektif.

HKI menilai keberhasilan investasi perlu terlihat dalam kegiatan ekonomi nyata, bukan berhenti pada pengumuman komitmen. Pembangunan pabrik, pekerjaan bagi tenaga kerja, kenaikan ekspor, dan keterlibatan usaha kecil serta menengah dalam rantai pasok menjadi ukuran yang disebut Ma’ruf.

“Ukuran keberhasilan bukan berapa banyak komitmen investasi diumumkan, melainkan berapa banyak pabrik yang benar-benar dibangun, berapa tenaga kerja yang terserap, dan seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan di Indonesia,” pungkas Ma’ruf.