Fidusia Rebuild: Kantor Cabang Harus Menunggu Akun Pusat Aktif

MATARAM — Fidusia Rebuild mensyaratkan kantor cabang menunggu kantor pusat memperbarui akun sebelum melakukan aktivasi, menurut sosialisasi Kanwil Kemenkum NTB pada Kamis (12/11). Ketentuan ini menentukan urutan transisi akun korporasi pada layanan digital Jaminan Fidusia.

Kanwil Kemenkum NTB mengikuti sosialisasi pembaruan akun korporasi melalui Zoom Meeting. Kegiatan itu membahas mekanisme pembaruan dan aktivasi akun pada aplikasi Fidusia Rebuild.

Fidusia Rebuild mengatur aktivasi akun cabang

Peserta sosialisasi mendapat penjelasan bahwa akun pada aplikasi baru dapat diaktifkan menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang sudah dimiliki. Namun, kantor cabang tidak bisa memulai proses lebih dulu.

Kantor pusat harus berhasil memperbarui akunnya sebelum cabang melakukan aktivasi. Urutan ini membuat kesiapan akun pusat menjadi langkah awal bagi perusahaan yang mengelola layanan melalui kantor cabang.

Bagi pengguna korporasi, ketentuan tersebut berarti proses perpindahan sistem perlu dikoordinasikan antara kantor pusat dan cabang. Jika pembaruan akun pusat belum selesai, aktivasi di cabang juga belum dapat dilakukan.

Transisi layanan Jaminan Fidusia

Kanwil Kemenkum NTB menyatakan sosialisasi digelar untuk menjaga kelancaran layanan Jaminan Fidusia sekaligus mendukung transisi ke sistem digital. Pembaruan akun menjadi bagian dari pengembangan layanan tersebut.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB Anna Ernita mengikuti kegiatan bersama tim Bidang Administrasi Hukum Umum. Sosialisasi dipandu Kepala Subdirektorat Layanan Perdata dengan narasumber dari Tim Direktorat Teknologi Informasi.

Dalam kegiatan itu, peserta memperoleh pemaparan mengenai sejumlah ketentuan teknis pembaruan akun. Penjelasan mengenai penggunaan kredensial lama dan urutan aktivasi kantor pusat-cabang memberi perusahaan acuan untuk menyiapkan proses transisi.

Kelancaran langkah ini berdampak langsung pada akses korporasi terhadap layanan Jaminan Fidusia. Perusahaan yang memiliki kantor cabang perlu memastikan pembaruan di kantor pusat berhasil lebih dulu, sebab aktivasi cabang baru bisa dilakukan setelah tahap tersebut tuntas.

Kanwil Kemenkum NTB mengikuti sosialisasi secara daring pada Kamis (12/11) sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran perubahan sistem layanan.