NATUNA — PBI Jaminan Kesehatan Natuna berkurang sekitar 1.300 peserta setelah pemerintah memperbarui data kesejahteraan warga. Perubahan itu membuat jumlah peserta yang sebelumnya sekitar 21 ribu lebih kini tersisa sekitar 20 ribu.
Pengurangan tersebut berdampak langsung pada warga yang tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan. Mereka harus membayar iuran sendiri jika ingin tetap mendapat layanan BPJS Kesehatan, atau menggunakan layanan umum saat berobat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Puryanti mengatakan perubahan kepesertaan mengikuti status kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah pusat menanggung iuran warga yang masih tercatat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
Perubahan data menentukan kepesertaan
Puryanti menyebut jumlah peserta PBI Jaminan Kesehatan di Natuna sebelum pengurangan berada di kisaran 21 ribu lebih. Setelah sekitar 1.300 peserta keluar dari daftar, jumlahnya menjadi sekitar 20 ribu.
“Total warga kita yang masuk dalam PBI JK sekitar 21 ribu lebih. Karena ada pengurangan itu, sekarang jumlahnya tinggal sekitar 20 ribu,” kata Puryanti di Natuna, Senin.
PBI Jaminan Kesehatan adalah bantuan pemerintah untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga yang memenuhi kriteria. Selama statusnya aktif, peserta tidak membayar iuran kepesertaan secara mandiri karena biaya ditanggung pemerintah pusat.
Bagi warga yang tidak lagi terdaftar, pilihan untuk mempertahankan akses BPJS Kesehatan adalah membayar iuran sendiri. Jika tidak, mereka harus menggunakan layanan umum ketika membutuhkan pengobatan. Perubahan status dengan demikian dapat memengaruhi cara warga membiayai layanan kesehatan.
PBI Jaminan Kesehatan Natuna dapat diajukan kembali
Dinas Sosial Natuna meminta warga yang memenuhi kondisi tertentu untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan. Puryanti menyebut masyarakat dengan penyakit kronis dapat mengajukan reaktivasi kepesertaan melalui pemerintah setempat.
“Terkait hal ini, kami sudah memberitahukan kepada desa dan kelurahan agar masyarakat segera melakukan reaktivasi atau mendaftar kembali,” ujar Puryanti.
Warga juga diminta memperbarui data kesejahteraan, terutama kategori desil. Data tersebut menjadi bagian dari penilaian yang digunakan untuk menyesuaikan status kepesertaan dengan kriteria penerima bantuan.
Pembaruan itu penting bagi warga yang ingin statusnya dinilai kembali. Koordinasi dapat dilakukan melalui desa atau kelurahan setempat, termasuk untuk memastikan data kesejahteraan tercatat sesuai keadaan warga.
Puryanti mengingatkan bahwa data yang tidak diperbarui dapat membuat warga berisiko kembali dikeluarkan dari daftar penerima. Karena itu, pemerintah desa dan kelurahan telah diminta menyampaikan informasi mengenai reaktivasi serta pendaftaran ulang kepada masyarakat.
“Harus ada pembaruan desil. Jika tidak diperbarui, ke depannya kepesertaan akan diputuskan,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Puryanti.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP