Anggota DPR Heran Masuk Desil 4, Minta BPS Perbaiki-Tegaskan Tak Terima Bansos

JAKARTA — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Eva Stevany Rataba heran menemukan namanya masuk dalam desil 4 atau kelompok rentan miskin di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Padahal, dia tegas menegaskan tak pernah menerima atau mendaftar untuk Program Keluarga Harapan (PKH).

Persoalan ini terungkap saat rapat Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Eva langsung mempertanyakan bagaimana namanya bisa masuk kategori desil 4 dan meminta BPS menyelidiki sumber serta proses pendataan yang keliru itu.

“Saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial tersebut,” ujar Eva kepada wartawan pada Selasa (8/9).

Minta Penelusuran Terbuka

Eva menekankan bahwa tercantum dalam basis data penerima bansos tidak berarti orang tersebut secara otomatis pernah menerima bantuan. Dia meminta BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara melakukan pengecekan menyeluruh terhadap sumber data, riwayat pembaruan, dan status kepesertaan.

“Justru saya mempertanyakan, bagaimana mungkin saya bisa tercatat dalam data tersebut. Karena itu saya meminta agar sumber dan riwayat datanya ditelusuri secara terbuka. Kalau memang datanya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, tentu harus segera diperbaiki,” katanya.

Eva juga telah mendatangi langsung kantor Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara untuk menanyakan penjelasan dan memastikan data diperbaiki sesuai keadaan sebenarnya.

Kepedulian Terhadap Data Akurat

Anggota Komisi X tersebut tidak melihat kasus ini sekadar masalah personal. Dia berharap munculnya data yang tidak sesuai dapat menjadi bahan evaluasi terhadap akurasi dan pemutakhiran data bansos, khususnya di Kabupaten Toraja Utara.

“Yang paling penting bagi saya adalah memastikan bantuan negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Kalau nama saya yang jelas tidak pernah mendaftar dan tidak pernah menerima PKH bisa tercantum dalam data, maka ini harus menjadi perhatian serius untuk memastikan tidak ada masyarakat kurang mampu yang justru terlewat,” kata Eva.

Ketepatan data sosial ekonomi menjadi hal krusial karena berdampak langsung pada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan pemerintah. Eva mengingatkan agar warga kurang mampu yang seharusnya menerima bantuan tidak terlewat akibat persoalan administrasi atau data tidak akurat.