Budi Arie Nilai Pengaruh Politik Jokowi Tetap Kuat

JAKARTA — Pengaruh politik Jokowi tetap kuat setelah ia tak lagi menjabat presiden, menurut Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi. Bagi pendukungnya, kata Budi Arie, kepercayaan masyarakat menjadi modal yang tak otomatis hilang ketika masa jabatan berakhir.

Pernyataan itu menempatkan basis pemilih loyal sebagai penentu pengaruh Jokowi di luar jabatan formal. Budi Arie juga menyebut mantan Presiden ke-7 itu masih memiliki dukungan akar rumput yang terjaga.

Dalam wawancara yang ditayangkan pada Rabu (4/11/2026), Budi Arie mengatakan keyakinannya terhadap basis pemilih Jokowi masih kuat. Ia berpendapat pengaruh politik tidak hanya ditopang kekuasaan atau sumber daya, melainkan juga kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun.

“Saya itu masih yakin strong voter Pak Jokowi masih tinggi,” kata Budi Arie.

Mengapa Budi Arie menilai pengaruh politik Jokowi bertahan?

Budi Arie menjawabnya dengan menunjuk hubungan Jokowi dan masyarakat akar rumput. Ia menggambarkan Jokowi sebagai figur yang mewakili rakyat dalam demokrasi, sehingga pengaruhnya tidak serta-merta berakhir bersama masa jabatan.

“Masih kuat. Karena Pak Jokowi ini rakyat. Kenapa Pak Jokowi susah disingkirkan dari panggung politik Indonesia? Demokrasi ada rakyat. Pak Jokowi rakyat. Rakyat Jokowi,” ucapnya.

Pandangan itu menjadi inti klaim Budi Arie: dukungan politik, menurut dia, tidak selalu mengikuti posisi resmi seorang tokoh. Ketika hubungan dengan pemilih bertumpu pada kepercayaan, pengaruh dapat tetap terasa setelah seseorang meninggalkan jabatan.

“Gimana mau menghilangkan rakyat dalam proses demokrasi di Indonesia? Karena simbol rakyat itu ada di Pak Jokowi,” katanya.

Pengalaman menjelang Pilpres 2014 jadi contoh

Untuk menjelaskan pendapatnya, Budi Arie mengingat kondisi Jokowi menjelang Pemilihan Presiden 2014. Ia menyebut Jokowi belum memiliki dukungan logistik dan media yang memadai pada masa sebelum naik ke panggung politik nasional.

Budi Arie menilai kepercayaan masyarakat menjadi modal penting dalam perjalanan itu. Ia merujuk periode 2012 dan 2013 sebagai masa ketika, menurutnya, Jokowi belum memiliki sumber daya sebesar tokoh-tokoh lain.

“Ketika sebelum 2014, khususnya 2012, 2013, Pak Jokowi juga enggak punya apa-apa. Enggak punya logistik yang memadai, media enggak punya. Tapi karena di hati rakyat kan, dipercaya rakyat,” jelas Budi Arie.

Contoh yang diajukan itu memperlihatkan cara Budi Arie membaca kekuatan politik: akses pada sumber daya bukan satu-satunya penentu, sementara penerimaan publik dapat menjadi modal tersendiri. Namun, pernyataan tersebut merupakan penilaian Budi Arie tentang dukungan Jokowi, bukan angka survei atau pengukuran jumlah pemilih yang disampaikan dalam wawancara.

Bagi dinamika politik nasional, klaim itu menunjukkan bahwa peralihan jabatan tidak selalu berarti hilangnya pengaruh seorang mantan presiden. Basis pendukung dan kepercayaan publik dapat tetap menjadi faktor dalam percakapan politik, meski Budi Arie tidak merinci ukuran dukungan tersebut.

Ia menegaskan kembali bahwa kepercayaan rakyat menjadi fondasi politik Jokowi. “Politik itu dipercaya rakyat. Pak Jokowi masih dipercaya,” ujar Budi Arie.

Pernyataan Budi Arie menempatkan dukungan masyarakat sebagai ukuran utama pengaruh Jokowi setelah masa kepresidenan. Perkembangan politik berikutnya akan memperlihatkan bagaimana klaim tentang basis loyal itu tercermin dalam dukungan publik.