Indonesia Perkuat Cegah Karhutla, Siapkan RUU Iklim di COP31

ANTALYA — Indonesia memaparkan penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta rencana pengesahan RUU iklim di COP31 pada Kamis, 12 November. Langkah itu disampaikan Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam Leaders Summit konferensi iklim PBB di Antalya, Turki.

Upaya mencegah kebakaran dan asap lintas negara berpengaruh langsung terhadap warga, lingkungan, dan negara tetangga. Pemerintah juga menyatakan tidak akan membuka hutan, terutama hutan primer, untuk perluasan kegiatan pertanian demi mengejar swasembada pangan.

Indonesia tambah personel pencegahan karhutla

Hashim menyebut perubahan iklim membawa sejumlah risiko bagi Indonesia, termasuk kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, ancaman kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Ia mengaitkan risiko kebakaran dengan fenomena El Niño berkepanjangan.

“Kami menanggapi persoalan ini dengan sangat serius, mengingat dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan negara-negara tetangga,” kata Hashim dalam pidatonya.

Ia mengatakan pemerintah memperkuat pencegahan, pemulihan, dan penegakan hukum. Indonesia juga bekerja sama dengan mitra kawasan untuk menangani dampak kabut asap, termasuk yang melintasi batas negara.

Perubahan kapasitas petugas menjadi salah satu langkah utama. Pemerintah meningkatkan jumlah polisi hutan dan pemadam kebakaran hutan dari 8.000 menjadi 70.000 personel, sekaligus memperkuat kemampuan mereka dan sistem peringatan dini.

Lebih dari 25.000 anggota masyarakat lokal turut terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan. Pemerintah juga memperluas kawasan lindung dan taman nasional serta menambah investasi konservasi untuk menjaga hutan dan keanekaragaman hayati.

Indonesia siapkan RUU iklim dan jaga hutan

Di forum COP31, Hashim turut menyampaikan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga berencana mengesahkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang Berkeadilan.

Rencana tersebut hadir bersamaan dengan target mempercepat pertumbuhan ekonomi, menjaga ketahanan pangan dan energi, menciptakan lapangan kerja, serta mengembangkan industri bernilai tambah lebih tinggi. Hashim mengatakan Indonesia juga mempercepat peralihan ke energi yang lebih bersih dan meningkatkan produktivitas lahan terdegradasi.

Taruhannya terasa pada kebutuhan sehari-hari. Hashim menyatakan lebih dari 285 juta penduduk Indonesia bergantung pada ketahanan pangan, pasokan energi yang andal, pekerjaan, air bersih, dan lingkungan yang aman. Karena itu, kebijakan iklim dan arah pembangunan ekonomi dipaparkan sebagai agenda yang berjalan bersama.

Untuk mendukung penghidupan berkelanjutan, program perhutanan sosial telah memberikan akses ke 8 juta hektare kawasan hutan bagi lebih dari 1,4 juta keluarga. Pemerintah juga menetapkan 400.000 hektare hutan adat dan menargetkan luasnya mencapai 1,4 juta hektare pada 2029.

Hashim mengatakan lebih dari separuh wilayah daratan Indonesia masih tertutup hutan. Ia menegaskan pemerintah ingin menjaga kekayaan alam sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami tidak akan memilih antara pembangunan dan aksi iklim. Visi Presiden Prabowo Subianto sangat jelas; kita harus mencapai keduanya,” ujar Hashim.