Rizal Terima Denda Rp1 Miliar dan Uang Pengganti Rp15,7 Miliar

JAKARTA — Kasus suap impor berujung vonis sembilan tahun penjara bagi Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, di Jakarta, Kamis (12/11) malam.

Majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp1 miliar dan mewajibkan Rizal membayar uang pengganti Rp15,7 miliar. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta itu berkaitan dengan suap dan gratifikasi dalam pengurusan impor barang tiruan.

Kasus suap impor menjerat tiga eks pejabat

Rizal tidak menjadi satu-satunya mantan pejabat Bea Cukai yang divonis dalam perkara ini. Hakim menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan.

Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I pada direktorat yang sama, divonis enam tahun penjara. Ketiganya juga dikenai denda masing-masing Rp1 miliar, dengan hukuman pengganti 190 hari penjara jika denda tidak dibayar.

Hakim Ketua Brelly Yuniar menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. “Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut, serta melakukan perbarengan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu pertama dan kedua,” kata Brelly saat membacakan putusan.

Majelis menjatuhkan uang pengganti berbeda kepada setiap terdakwa. Rizal diwajibkan membayar Rp15,7 miliar, dengan hukuman pengganti dua tahun penjara.

Sisprian dikenai uang pengganti Rp7,4 miliar, Sin$150 ribu, dan US$10 ribu, dengan hukuman pengganti dua tahun penjara. Sementara Orlando diwajibkan membayar Rp5,56 miliar, dengan hukuman pengganti satu tahun penjara.

Vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa

Hukuman penjara untuk ketiga terdakwa lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya meminta Rizal dihukum 11 tahun dan enam bulan penjara, Sisprian 10 tahun, serta Orlando tujuh tahun dan enam bulan.

Namun, nilai denda dan uang pengganti yang dijatuhkan hakim tetap sama dengan tuntutan jaksa. Bagi para terdakwa, kewajiban membayar uang pengganti menambah konsekuensi finansial di luar hukuman penjara dan denda.

Majelis menyatakan ketiganya melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara ini berkaitan dengan dugaan pengaturan agar barang impor milik PT BlueRay Cargo dapat lebih cepat melewati pengawasan kepabeanan.