Komdigi Rampungkan Notifikasi Publik untuk Konten yang Diblokir

JAKARTA — Komdigi menyiapkan notifikasi publik tentang konten yang diputus aksesnya, menindaklanjuti amanat Mahkamah Konstitusi terkait transparansi pemblokiran di ruang digital. Mekanisme itu sedang dirampungkan tim Kementerian Komunikasi dan Digital pada Jumat (13/11/2026).

Informasi ini penting bagi pengguna media sosial yang kontennya dibatasi. Publik diharapkan dapat mengetahui apakah pembatasan diminta pemerintah atau dilakukan oleh platform.

Notifikasi publik konten diblokir sedang diselesaikan

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan timnya sedang menuntaskan mekanisme pemberitahuan tersebut. Ia menyampaikan hal itu dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026), saat menanggapi dugaan pembatasan konten kritik di media sosial yang dilaporkan sejumlah lembaga masyarakat sipil.

“Kami juga sudah mendapat amanat dari MK, khususnya terkait dengan pemaknaan atas norma untuk pemutusan akses harus dimaknai adanya pemberitahuan atau notifikasi publik terlebih dahulu,” ujar Mediodecci.

Menurut dia, tim Komdigi bahkan tengah merampungkan mekanisme itu agar pemerintah dapat membuka informasi tentang pemutusan akses kepada masyarakat. Notifikasi publik akan membantu membedakan keputusan pemerintah dari moderasi yang dilakukan platform berdasarkan kebijakan mereka sendiri.

Perbedaan itu punya dampak langsung bagi pengguna. Ketika sebuah unggahan hilang atau dibatasi, pemberitahuan yang menjelaskan siapa peminta pembatasan memberi petunjuk kepada pemilik konten tentang pihak yang perlu dimintai penjelasan.

Platform memberi keterangan berbeda kepada pengguna

Mediodecci menjelaskan, sejumlah platform sudah memiliki cara sendiri untuk memberi tahu pengguna ketika pemerintah meminta pembatasan. Di X, pengguna akan menerima pemberitahuan bahwa kontennya diminta untuk dihapus atas permintaan Komdigi.

Di platform Meta, keterangan yang muncul menyebut konten dibatasi dan mencantumkan Komdigi sebagai pihak yang meminta pembatasan. Mekanisme publik yang sedang disiapkan pemerintah diharapkan menambah keterbukaan mengenai tindakan pemutusan akses, bukan membuat pengguna hanya menebak alasan sebuah konten tak lagi tersedia.

Namun, pembatasan tetap dapat keliru. Mediodecci mempersilakan masyarakat melaporkan konten yang menurut mereka salah dibatasi. Komdigi akan memeriksa kembali laporan tersebut.

Kasus media Magdalene menjadi contoh yang disampaikan Mediodecci. Konten media itu sempat dibatasi setelah adanya aduan masyarakat. Setelah Komdigi mengetahui bahwa konten tersebut merupakan produk pers, aksesnya dipulihkan.

Konten pers ditangani melalui mekanisme pers

“Kita proses normalisasi. Kenapa demikian? Karena konten pers ada di bawah kewenangan UU Pers, bukan UU ITE,” kata Mediodecci.

Ia menegaskan, sengketa atas konten yang diproduksi pers akan diserahkan kepada Dewan Pers untuk ditangani sesuai mekanisme Undang-undang Pers. Artinya, penilaian terhadap produk jurnalistik tidak semata-mata mengikuti jalur pembatasan konten yang berlaku untuk unggahan lain.

Komdigi juga mengevaluasi proses moderasi untuk mengantisipasi false positive, yaitu konten yang keliru ikut dibatasi. Upaya yang disebut Mediodecci mencakup peningkatan kompetensi verifikator ketika memeriksa materi, terutama konten terkait disinformasi dan ujaran kebencian.

Rangkaian langkah itu menghubungkan dua hal yang dialami pengguna: pemberitahuan saat konten dibatasi dan pemeriksaan ulang ketika pembatasan dianggap keliru. Dalam kasus Magdalene, akses kembali dipulihkan setelah Komdigi memastikan konten tersebut merupakan produk pers.