APVI Minta Prabowo Lindungi Vape Legal, Topang 1 Juta Orang

JAKARTA — APVI meminta Presiden Prabowo Subianto melindungi industri vape legal, yang menurut asosiasi itu menopang penghidupan sekitar 1 juta orang. Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia menyampaikan permintaan tersebut lewat surat yang diantarkan ke Istana Negara pada Jumat (13/11).

Permintaan itu muncul saat wacana pelarangan total produk vape menguat. APVI meminta pemerintah membedakan usaha rokok elektronik yang berjalan sesuai ketentuan dari peredaran vape ilegal yang disalahgunakan untuk narkotika.

Ketua Umum APVI Budiyanto menyatakan asosiasi mendukung langkah tegas untuk memberantas penyalahgunaan vape. Namun, ia meminta penindakan menyasar jalur ilegal agar pelaku usaha legal tidak ikut terkena dampaknya.

APVI minta kepastian bagi vape legal

Dalam suratnya, APVI meminta perlindungan dan kepastian berusaha bagi industri rokok elektronik legal. Budiyanto mengatakan peredaran produk ilegal telah menimbulkan dampak buruk bagi usaha yang menjalankan kegiatan secara sah.

“APVI bermaksud memohon perlindungan dan kepastian berusaha bagi industri REL yang legal dari dampak negatif peredaran produk REL ilegal,” kata Budiyanto dalam surat tersebut.

REL adalah singkatan dari rokok elektronik. APVI menilai penyalahgunaan produk oleh oknum tertentu telah membentuk stigma negatif terhadap industri nasional, meski pelaku usaha legal tidak seharusnya disamakan dengan jaringan yang memakai vape untuk peredaran narkotika.

Perbedaan sasaran kebijakan menjadi taruhan bagi usaha dan pekerja yang bergantung pada ekosistem ini. Jika pelarangan menyapu seluruh produk tanpa membedakan jalur legal dan ilegal, pelaku usaha yang patuh berisiko kehilangan kepastian untuk melanjutkan kegiatan bisnisnya.

Asosiasi menyoroti dampak ekonomi

APVI menyebut industri rokok elektronik memberi kontribusi ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Dalam keterangan yang disampaikan asosiasi, sektor itu diperkirakan melibatkan lebih dari 150.000 pekerja secara langsung maupun melalui usaha terkait, sementara dampak ekonominya menopang penghidupan sekitar 1 juta orang.

Angka tersebut menggambarkan jangkauan dampak yang lebih luas daripada perusahaan pembuat produk. Pelaku usaha terkait ikut berada dalam ekosistem yang disorot APVI, sehingga keputusan pemerintah mengenai vape berpotensi memengaruhi keberlangsungan pekerjaan dan usaha mereka.

Budiyanto juga menilai penyalahgunaan vape oleh oknum telah mencemari nama industri rokok elektronik nasional. Karena itu, APVI ingin pemberantasan narkotika tetap berjalan, tetapi fokus pada produk dan jalur ilegal, bukan dengan menganggap seluruh sektor sebagai masalah yang sama.

Permohonan APVI kini ditujukan kepada Presiden Prabowo agar pemerintah memberi perlindungan dan kepastian bagi industri legal. Budiyanto menegaskan sikap asosiasi terhadap penindakan narkotika: “Kami mendukung langkah tegas pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan vape untuk peredaran narkoba.”