DJP Himpun Rp595 Miliar dari 11.377 Peserta Program

BOGOR — Program Penghapusan Sanksi Administrasi DJP menghimpun setoran Rp 595 miliar dari 11.377 wajib pajak per 12 November 2026. Capaian itu menunjukkan besarnya pembayaran yang masuk melalui kebijakan penghapusan sanksi, sementara peserta tetap harus memenuhi ketentuan pembayaran yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjalankan program tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 2026. Aturan itu mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 2024 tentang tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan.

Setoran mencakup pokok pajak dan sanksi

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, angka setoran yang diumumkan mencakup pokok pajak serta sanksi. Pada ketetapan pajak yang memuat pokok, wajib pajak harus melunasi pokok tersebut.

“Jumlah setoran Rp 595,1 miliar adalah pokok pajak plus sanksi. Dalam hal ini dia ketetapan pajak yang ada pokoknya, maka dia pokoknya sudah dibayar semuanya. Kalau surat tagihan pajak itu tidak selalu ada pokoknya. Sehingga mungkin dia memang sanksinya,” kata Inge di Bogor. DJP menyampaikan keterangan itu pada Sabtu (14/11).

Surat tagihan pajak tidak selalu memuat pokok pajak. Karena itu, nilai pembayaran peserta bisa mencakup sanksi saja. Untuk tagihan tanpa pokok, Inge mengatakan sanksi dapat dihapuskan seluruhnya, tetapi ada batas pembayaran minimum bagi peserta yang mengikuti ketentuan hingga akhir Desember.

“Kalau tidak ada pokok kan dihapuskan 100 persen. Harus bayar minimal kalau sampai dengan Desember ini adalah 10 persen yang harus dibayar,” ujarnya.

Penghapusan sanksi dan hak wajib pajak patuh

Program ini memberi kesempatan kepada wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran dengan penghapusan sanksi administratif sesuai persyaratan. Dampak langsungnya, peserta perlu memeriksa apakah tagihan mereka memiliki pokok pajak dan memastikan pembayaran sesuai ketentuan. Penghapusan sanksi tidak otomatis menghapus pokok yang masih harus dibayar.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan kebijakan itu tidak mengurangi penghargaan bagi wajib pajak yang selama ini patuh. Menurut dia, wajib pajak patuh memperoleh hak dan layanan secara proporsional.

“Wajib pajak yang sudah patuh itu mendapatkan hak-haknya secara proporsional. Apresiasi dan hak istimewa seperti prioritas untuk penerbitan surat keterangan fiskal (SKF), sekarang hampir semua pelayanan perizinan itu membutuhkan SKF,” kata Bimo.

Surat keterangan fiskal (SKF) menjadi dokumen yang diperlukan dalam berbagai pelayanan perizinan. Prioritas penerbitannya bagi wajib pajak patuh menjadi salah satu bentuk fasilitas yang disebut DJP, terpisah dari program penghapusan sanksi.

Syarat permohonan penghapusan sanksi

Wajib pajak harus mengajukan permohonan untuk mengikuti program. Mereka juga perlu memenuhi persyaratan, termasuk tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lain. Jika upaya hukum sudah diajukan, pemohon harus mencabutnya.

Pemohon perlu menyampaikan surat pernyataan bahwa sanksi administratif timbul karena kekhilafan atau bukan akibat kesalahan. Pengurangan atau penghapusan hanya berlaku untuk sanksi administratif yang belum dibayar atau belum dilunasi.

Di luar program ini, DJP juga menangani temuan terkait pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2025. DJP mengidentifikasi 1,9 juta wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong, dengan potensi pajak dari kelompok prioritas mencapai Rp 2,01 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut DJP mengirim pengingat melalui surat elektronik kepada 475.698 wajib pajak yang menjadi prioritas tindak lanjut. Pengingat itu meminta mereka membetulkan SPT secara mandiri. Angka tersebut berasal dari penanganan bukti potong dan berbeda dari 11.377 peserta Program Penghapusan Sanksi Administrasi.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada permohonan yang masuk serta pemenuhan kewajiban pembayaran peserta sampai batas waktu yang disampaikan DJP, yakni Desember.