“Wajib pajak yang sudah patuh itu mendapatkan hak-haknya secara proporsional. Apresiasi dan hak istimewa seperti prioritas untuk penerbitan surat keterangan fiskal (SKF), sekarang hampir semua pelayanan perizinan itu membutuhkan SKF,” kata Bimo.
Surat keterangan fiskal (SKF) menjadi dokumen yang diperlukan dalam berbagai pelayanan perizinan. Prioritas penerbitannya bagi wajib pajak patuh menjadi salah satu bentuk fasilitas yang disebut DJP, terpisah dari program penghapusan sanksi.
Syarat permohonan penghapusan sanksi
Wajib pajak harus mengajukan permohonan untuk mengikuti program. Mereka juga perlu memenuhi persyaratan, termasuk tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lain. Jika upaya hukum sudah diajukan, pemohon harus mencabutnya.
Pemohon perlu menyampaikan surat pernyataan bahwa sanksi administratif timbul karena kekhilafan atau bukan akibat kesalahan. Pengurangan atau penghapusan hanya berlaku untuk sanksi administratif yang belum dibayar atau belum dilunasi.
Di luar program ini, DJP juga menangani temuan terkait pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2025. DJP mengidentifikasi 1,9 juta wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong, dengan potensi pajak dari kelompok prioritas mencapai Rp 2,01 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut DJP mengirim pengingat melalui surat elektronik kepada 475.698 wajib pajak yang menjadi prioritas tindak lanjut. Pengingat itu meminta mereka membetulkan SPT secara mandiri. Angka tersebut berasal dari penanganan bukti potong dan berbeda dari 11.377 peserta Program Penghapusan Sanksi Administrasi.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada permohonan yang masuk serta pemenuhan kewajiban pembayaran peserta sampai batas waktu yang disampaikan DJP, yakni Desember.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP