PLN Siapkan PLTS dari Dana Karbon Norwegia, Target 12 Juta Ton

ANTALYA — PLN dan Global Green Growth Institute (GGGI) menandatangani perjanjian karbon Indonesia-Norwegia pada COP31 di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026), dengan target pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂. Kesepakatan ini mengarahkan pendanaan karbon untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia.

Perjanjian bernama Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) itu menjadi yang pertama di Indonesia. Nilai pentingnya ada pada jalur pembiayaan: hasil mitigasi perubahan iklim dihubungkan dengan investasi proyek energi bersih, termasuk pembangkit yang membutuhkan dukungan agar layak secara finansial.

Perjanjian karbon untuk proyek PLTS

Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Sigrun Aasland menyebut kemitraan tersebut sebagai salah satu program perdagangan karbon terbesar di dunia. Ia mengatakan Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia.

“Norwegia dan Indonesia menandai penandatanganan salah satu program karbon terbesar di dunia. Melalui perjanjian ini, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia,” ujar Sigrun.

Program ini menghubungkan pendanaan karbon dari kerja sama Indonesia-Norwegia dengan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Pemerintah menempatkan energi surya sebagai fokus awal, termasuk proyek yang dipasangkan dengan Battery Energy Storage System (BESS), yaitu fasilitas penyimpanan energi berbasis baterai.

Bagi sektor energi, skema ini berpotensi membantu proyek yang sulit menarik pembiayaan komersial karena membutuhkan investasi tambahan. Pendanaan dapat mendukung pembangunan fasilitas penyimpanan maupun infrastruktur transmisi, sehingga listrik dari pembangkit energi terbarukan dapat disalurkan melalui jaringan.

PLN dorong investasi transisi energi

Direktur Utama PLN Suroso Isnandar mengatakan mekanisme pembiayaan karbon internasional dapat menghubungkan agenda transisi energi dengan proyek dan investasi nyata. Ia menyebut rencana penambahan kapasitas pembangkit PLN dalam RUPTL 2025-2034 mencapai 69,5 GW, dengan sekitar 76% berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya.

Angka tersebut memberi gambaran skala kebutuhan investasi yang ingin didukung. PLN membutuhkan kemitraan dengan pemerintah, investor, lembaga keuangan, pengembang, serta penyedia teknologi untuk merealisasikan proyek energi bersih. Pembiayaan karbon menjadi salah satu jalur yang diharapkan mempercepat proyek, bukan pengganti kebutuhan investasi dan infrastruktur.