Prabowo Targetkan Negara Nikmati 70% Hasil Tambang

PALU — Prabowo Subianto meminta negara menikmati minimal 70% hasil produksi tambang, target yang dapat mengubah pembagian keuntungan antara masyarakat Indonesia dan investor.

Presiden menyampaikan permintaan itu kepada jajaran menteri, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, di Palu pada Sabtu (14/11/2026).

Prabowo juga membuka kemungkinan negara menguasai saham perusahaan tambang. Ia menyampaikan arahan tersebut dalam Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah. Pemerintah, katanya, perlu memastikan cabang produksi yang memengaruhi hajat hidup masyarakat berada dalam penguasaan negara.

Prabowo tetapkan target 70% hasil tambang

Prabowo meminta setiap izin usaha pertambangan (IUP) mulai sekarang mengikuti batas minimal 70% hasil produksi dinikmati negara. Ia tidak merinci bentuk penguasaan yang akan diterapkan pada tiap perusahaan, tetapi menyebut kepemilikan saham sebagai salah satu kemungkinan.

“Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo dalam acara tersebut.

Target itu menyangkut pembagian manfaat dari kegiatan tambang, bukan sekadar penerbitan izin. Jika diterapkan, pemerintah perlu memastikan porsi hasil yang dinikmati negara benar-benar tercermin dalam pengelolaan perusahaan atau keuntungan produksi.

Bagi masyarakat, tuntutan utamanya ialah agar nilai dari kekayaan tambang tidak hanya mengalir kepada pemegang izin dan investor. Prabowo menilai keuntungan sumber daya alam harus memberi manfaat lebih besar bagi bangsa Indonesia. Namun, ia belum menguraikan mekanisme pelaksanaan target tersebut.

Investor tetap boleh menanamkan modal

Prabowo menyatakan investor masih dapat memasukkan modal untuk mendukung kegiatan usaha. Namun, ia meminta keuntungan setelah modal kembali lebih banyak dinikmati masyarakat Indonesia.

“Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam berapa bulan kita akan merasakan manfaatnya,” ucap Prabowo.

Pernyataan itu menempatkan pengembalian modal dan pembagian keuntungan sebagai dua hal berbeda. Investor, menurut Prabowo, dapat memperoleh kembali dana yang ditanamkan. Setelah itu, keuntungan harus berpihak kepada bangsa Indonesia.

Perubahan aturan pengelolaan tambang akan berpengaruh langsung pada hubungan pemerintah dengan perusahaan pemegang izin. Bila negara mengambil porsi hasil atau saham yang lebih besar, pemerintah perlu menentukan cara menghitung manfaat, bentuk kepemilikan, serta bagaimana ketentuan itu berlaku bagi investasi. Prabowo belum menyampaikan rincian kebijakan tersebut dalam pidatonya.

Amanat Pasal 33 jadi dasar arahan

Prabowo mengaitkan penguasaan alat produksi dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia mengatakan akan menggunakan sisa mandatnya untuk memperbaiki sistem ekonomi yang dinilainya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34.

“Saya berkeyakinan, dan saya sebagai mandataris yang menerima mandat dari rakyat, yang disumpah di depan rakyat, saya bertekad sisa mandat saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945,” tuturnya.

Dalam pidato itu, Prabowo juga mengkritik pola pemberian izin pengelolaan sumber daya alam yang menurutnya telah berlangsung bertahun-tahun. Ia menyebut izin usaha pertambangan, hak guna usaha (HGU), dan hak pengusahaan hutan tanaman industri (HTI) sebagai contoh izin yang diajukan kepada pemerintah daerah maupun kementerian.

Prabowo menilai keuntungan dari sejumlah usaha tersebut tidak cukup dinikmati masyarakat Indonesia. Ia mengatakan sebagian keuntungan justru dibawa keluar negeri.

“Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia. Dan ditaruh di luar,” paparnya.

Permintaan kepada Bahlil kini menjadi bagian penting dari arahan tersebut: negara harus menikmati minimal 70% hasil produksi tambang, dan Prabowo membuka opsi penguasaan saham perusahaan.