JAKARTA — PSSI akan mengaudit keuangan FFI dari sumber non-APBN untuk menelusuri tunggakan subsidi klub dan insentif asosiasi futsal provinsi yang tidak tersedia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyampaikan rencana pemeriksaan itu saat menjelaskan pengelolaan anggaran Federasi Futsal Indonesia.
Pemeriksaan mencakup sumber pendapatan, arus kas, penggunaan dana, serta kewajiban FFI kepada klub dan Asosiasi Futsal Provinsi (AFP). PSSI ingin mengetahui mengapa kewajiban kepada anggota belum terpenuhi.
PSSI audit keuangan FFI dari dana non-APBN
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan dukungan anggaran Rp20 miliar kepada FFI melalui PSSI. Dana itu diperuntukkan bagi tim nasional futsal. Yunus mengatakan FFI turut mengusulkan kebutuhan anggaran, sehingga perencanaan program tidak hanya ditentukan PSSI.
Namun, subsidi klub yang tertunggak dan insentif AFP masuk persoalan berbeda. Menurut Yunus, pembiayaan kebutuhan tersebut harus dicari dari sumber non-APBN, seperti sponsor, kerja sama komersial, atau pendapatan organisasi lainnya.
Karena itu, audit akan menelusuri bagaimana pemasukan FFI dikelola dan apakah arus kas organisasi memengaruhi pembayaran kewajiban. Yunus menegaskan pemeriksaan harus dilakukan secara objektif.
“Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia. Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola, bagaimana arus kasnya, dan apakah ada persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif,” kata Yunus Nusi.
Transparansi anggaran dan kewajiban kepada anggota
Yunus menyebut PSSI menyusun laporan keuangan yang diaudit setiap tahun dan menyampaikannya kepada anggota dalam Kongres PSSI. Ia mengatakan penggunaan APBN juga memiliki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.
“Transparansi keuangan merupakan prinsip yang kami jalankan secara konsisten. Laporan keuangan PSSI diaudit setiap tahun dan dipertanggungjawabkan dalam kongres. Begitu pula dengan penggunaan APBN, semuanya memiliki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang jelas,” ujar Yunus.
Audit FFI punya dampak langsung bagi klub dan asosiasi daerah. Kejelasan arus dana dapat menunjukkan apakah organisasi mampu memenuhi kewajiban kepada anggota, sementara tunggakan subsidi berpotensi mengganggu kepastian dukungan bagi klub. Bagi AFP, pemeriksaan juga menyentuh persoalan insentif yang disebut belum tersedia.
Persoalan keuangan itu muncul saat tata kelola FFI juga menjadi perhatian. Dalam perkembangan terpisah, PSSI menunjuk Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas ketua FFI, sementara Michael Victor Sianipar menyatakan masih berstatus ketua umum periode 2024–2028.
Perbedaan posisi tersebut memberi konteks pada pentingnya kejelasan pengelolaan dan pertanggungjawaban organisasi, tanpa mengubah fokus audit yang diumumkan Yunus.
Yunus mengatakan keberhasilan tim nasional perlu berjalan bersama kesehatan organisasi dan pembinaan futsal di daerah. Ia menempatkan klub serta asosiasi provinsi sebagai fondasi perkembangan futsal Indonesia.
“Prestasi tim nasional futsal harus berjalan bersama dengan kesehatan organisasi dan keberlangsungan pembinaan di daerah. Klub dan asosiasi provinsi adalah fondasi perkembangan futsal Indonesia dan prestasi tim nasional. Jangan sampai prestasi di tingkat internasional terus berkembang, tetapi persoalan mendasar yang dihadapi anggota justru tidak terselesaikan,” kata Yunus.
Pemeriksaan PSSI akan mencakup empat hal: sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, dan kewajiban FFI kepada klub serta asosiasi futsal provinsi.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP