Ali Sastroamidjojo Dianugerahi Pahlawan Nasional atas Diplomasi KAA

JAKARTA — Ali Sastroamidjojo menerima gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026, atas perannya dalam politik dan diplomasi Indonesia. Penghargaan itu mengakui kiprahnya memperkuat posisi Indonesia di dunia, terutama lewat Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung.

Gelar tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 93/TK/Tahun 2026. Pengakuan negara ini mengangkat kembali peran seorang negarawan yang membantu membawa gagasan antikolonial Indonesia ke dalam diplomasi internasional.

Ali kerap kurang menonjol dalam narasi populer dibanding Sukarno, Mohammad Hatta, atau Sutan Sjahrir. Namun, ia turut membangun pemerintahan Republik dan menjalankan diplomasi pada masa awal kemerdekaan.

Ali Sastroamidjojo dan diplomasi Marhaenis

Ali dikenal sebagai nasionalis yang menghubungkan perjuangan kemerdekaan dengan kerja pemerintahan dan hubungan luar negeri. Sebutan “Diplomat Marhaenis” digunakan untuk membaca karakter politiknya, bukan gelar resmi yang tercatat melekat kepadanya.

Marhaenisme, gagasan yang berkembang dalam tradisi politik Sukarno dan Partai Nasional Indonesia (PNI), mengaitkan nasionalisme dengan keberpihakan kepada rakyat serta perjuangan antikolonial. Ali bukan pencipta Marhaenisme, tetapi ia tumbuh dalam lingkungan politik PNI yang menjadikan rakyat sebagai dasar legitimasi kemerdekaan.

Gagasan itu memberi konteks pada kiprah diplomatiknya. Diplomasi Ali bukan sekadar urusan hubungan antarnegara, melainkan juga bagian dari upaya memperjuangkan pengakuan bagi Republik dan menentang kolonialisme.

Dari pendidikan hukum ke pemerintahan Republik

Ali lahir di Grabag, Jawa Tengah, pada 21 Mei 1903. Ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh gelar Meester in de Rechten pada 1927. Pengalaman itu memberinya bekal untuk bergerak di bidang politik, hukum, dan hubungan internasional.

Saat berada di Belanda, Ali aktif dalam Perhimpunan Indonesia, organisasi mahasiswa yang memperjuangkan identitas Indonesia dan menentang kolonialisme. Pada 1927, pemerintah kolonial Belanda menangkap Ali bersama sejumlah aktivis organisasi tersebut, termasuk Mohammad Hatta.

Penangkapan itu menunjukkan bahwa kegiatan politik kaum nasionalis Indonesia di Eropa dipandang sebagai tantangan terhadap kekuasaan kolonial. Ali kembali ke Indonesia pada 1928, lalu terlibat dalam kegiatan politik dan hukum sebelum bergabung dengan PNI.

Setelah Proklamasi 1945, Ali ikut membantu konsolidasi Republik. Ia pernah menjabat Wakil Menteri Penerangan, Menteri Pengajaran, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ia juga terlibat dalam diplomasi dan perundingan untuk mempertahankan keberadaan Republik di tengah konflik dengan Belanda.

Peran dalam Konferensi Asia-Afrika

Ali menjabat Perdana Menteri pada 1953-1955 dan 1956-1957. Dalam periode pertama kepemimpinannya, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, sebuah peristiwa penting dalam upaya memperkuat solidaritas negara-negara Asia dan Afrika.

Konferensi itu memperlihatkan bagaimana diplomasi menjadi alat bagi negara yang baru merdeka untuk menyuarakan kepentingannya di panggung internasional. Peran Ali dalam penyelenggaraannya kini menjadi bagian penting dari alasan negara menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional.

Bagi masyarakat Indonesia, pengakuan ini menegaskan bahwa kemerdekaan dibangun melalui lebih dari satu jalur: perjuangan politik di dalam negeri dan kerja diplomatik untuk mendapatkan posisi yang setara di dunia. Kiprah Ali juga menunjukkan bagaimana gagasan antikolonial diterjemahkan ke dalam tanggung jawab pemerintahan, perundingan, dan hubungan antarnegara.

Dengan gelar yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 93/TK/Tahun 2026, nama Ali Sastroamidjojo kembali ditempatkan dalam sejarah perjuangan Republik. Perannya sebagai Perdana Menteri dan tokoh diplomasi Asia-Afrika menjadi bagian utama dari penghormatan negara tersebut.