Margono Djojohadikusumo Jadi Pahlawan Nasional

JAKARTA — Margono Djojohadikusumo resmi mendapat gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 10 November 2026. Kakek Prabowo itu dikenal sebagai tokoh yang mendorong pendirian bank sentral Indonesia.

Margono termasuk dalam 19 tokoh yang menerima gelar tersebut. Penghargaan ini menandai pengakuan negara atas kiprahnya dalam pemerintahan dan gagasannya mengenai lembaga keuangan nasional.

Presiden Prabowo menganugerahkan gelar itu dalam upacara di Istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan pemerintah memberikan penghargaan kepada tokoh yang dinilai berjasa bagi bangsa dan negara.

“Sore hari ini pemerintah akan memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada mereka-mereka yang dianggap layak atas seluruh perjuannya, atas seluruh dedikasinya atas seluruh dharma baktinya kepada bangsa dan negara. Sehingga pemerintah menganggap layak untuk memberikan gelar pahlawan,” kata Prasetyo.

Margono Djojohadikusumo dan gagasan bank sentral

Nama Margono lekat dengan gagasan pembentukan bank sentral atau bank sirkulasi. Saat memimpin Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), ia mengusulkan lembaga tersebut sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Gagasan itu menjadi bagian penting dari rekam jejak Margono karena menyangkut kebutuhan Indonesia membangun lembaga keuangan sendiri setelah kemerdekaan. Bank sentral berperan dalam urusan moneter dan sistem keuangan; gagasan Margono menempatkan kebutuhan kelembagaan itu dalam pembahasan awal pemerintahan Indonesia.

Pemerintah mengangkat Margono sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung pada 1945. Setelah Soekarno dan Mohammad Hatta dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, pemerintah membentuk Kabinet Presidentil serta DPAS. Margono kemudian menjadi ketua pertama lembaga sementara tersebut.

Dari birokrasi kolonial ke pemerintahan Indonesia

Margono menempuh pendidikan di Europeesche Lagere School pada 1901, lalu melanjutkan ke Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA), sekolah untuk calon pegawai pemerintahan pribumi di Magelang. Ia menyelesaikan pendidikan di OSVIA pada 1911.

Usai lulus, Margono bekerja sebagai pegawai negeri di departemen kepolisian. Pada 1917, ia bergabung dengan Volkscredietwezen, dinas kredit rakyat pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Dalam pekerjaan itu, ia mendapat penugasan ke Kementerian Koloni di Den Haag selama satu tahun, pada 1937–1938.

Kariernya berlanjut pada masa pendudukan Jepang. Margono bekerja di Kementerian Dalam Negeri pemerintahan pendudukan, tepatnya di bagian koperasi. Ia kemudian menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1945.

Perjalanan Margono dari birokrasi hingga lembaga persiapan kemerdekaan memperlihatkan lingkup pengabdiannya sebelum dan sesudah Indonesia berdiri. Kiprahnya di DPAS dan usulan tentang bank sentral memberi konteks pada penghargaan yang diterimanya, bukan semata hubungan keluarganya dengan presiden.

Penghargaan untuk 19 tokoh

Penganugerahan kepada Margono berlangsung bersama penghormatan bagi 18 tokoh lain. Daftar penerima mencakup mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso dan mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin, selain tokoh dari berbagai daerah dan bidang pengabdian.

Penetapan gelar untuk 19 tokoh itu tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 93.TK/Tahun 2026, yang ditetapkan di Jakarta pada 10 November 2026. Bagi masyarakat, pengakuan tersebut juga mengangkat kembali peran tokoh-tokoh yang ikut membentuk lembaga dan arah pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Prasetyo menyebut penghargaan diberikan atas dedikasi dan pengabdian para penerima kepada bangsa dan negara. “Sehingga pemerintah menganggap layak untuk memberikan gelar pahlawan,” kata Menteri Sekretaris Negara itu.