HGU 11 Korporasi Dibidik, Nusron Siapkan Pencabutan Hak

YOGYAKARTA — HGU 11 korporasi yang terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan masuk penertiban Kementerian ATR/BPN setelah Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memaparkan hasil evaluasi di Jakarta, Senin (9/11). Penanganannya mencakup pencabutan hak seluruhnya atau sebagian, penolakan perpanjangan, hingga penghentian proses pemberian HGU.

Langkah itu menindaklanjuti rekomendasi Kabareskrim dan koordinasi dengan Bareskrim Polri. Pemerintah belum menetapkan keputusan yang sama untuk semua perusahaan: sejumlah bidang sudah diarahkan untuk dicabut, sementara beberapa lainnya masih menunggu pendalaman data.

Dalam konferensi pers evaluasi perizinan pemanfaatan hutan dan pemegang HGU, Nusron menyebut pemilik manfaat perusahaan berasal dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta pemegang saham domestik. Ia mengatakan sebagian nama investor dalam negeri belum dapat diumumkan.

Empat bidang masuk rencana pencabutan penuh

Kementerian ATR/BPN mengelompokkan penanganan ke dalam lima kategori. Pada kategori pencabutan seluruhnya, terdapat bidang HGU PT MIB seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Rencana serupa menyasar HGU PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Untuk PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dua bidang yang tercatat masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.

Jumlah luas dua bidang PT SKM itu tercatat 7.716,14 hektare jika dijumlahkan. Angka rinci dalam paparan ATR/BPN menjadi acuan untuk menyebut luas masing-masing bidang.

Nusron menjelaskan, pertimbangan pencabutan meliputi lahan terbakar lebih dari 50%, sarana dan prasarana yang tidak sesuai, kebakaran berulang, serta pelanggaran atas ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak. Faktor-faktor itu menjadi dasar evaluasi administratif terhadap tiap perusahaan.

HGU berakhir dan pengajuan baru ditolak

PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, masuk kelompok HGU yang tidak akan diperpanjang, diperbarui, ataupun ditata kembali. Hak atas lahan seluas 2.300 hektare itu telah berakhir pada 2020.

ATR/BPN juga tidak akan memberikan HGU kepada tiga perusahaan yang haknya belum terbit. Ketiganya adalah PT ANI untuk lahan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.