HGU 11 Korporasi Dibidik, Nusron Siapkan Pencabutan Hak

YOGYAKARTA — HGU 11 korporasi yang terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan masuk penertiban Kementerian ATR/BPN setelah Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memaparkan hasil evaluasi di Jakarta, Senin (9/11). Penanganannya mencakup pencabutan hak seluruhnya atau sebagian, penolakan perpanjangan, hingga penghentian proses pemberian HGU.

Langkah itu menindaklanjuti rekomendasi Kabareskrim dan koordinasi dengan Bareskrim Polri. Pemerintah belum menetapkan keputusan yang sama untuk semua perusahaan: sejumlah bidang sudah diarahkan untuk dicabut, sementara beberapa lainnya masih menunggu pendalaman data.

Dalam konferensi pers evaluasi perizinan pemanfaatan hutan dan pemegang HGU, Nusron menyebut pemilik manfaat perusahaan berasal dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta pemegang saham domestik. Ia mengatakan sebagian nama investor dalam negeri belum dapat diumumkan.

Empat bidang masuk rencana pencabutan penuh

Kementerian ATR/BPN mengelompokkan penanganan ke dalam lima kategori. Pada kategori pencabutan seluruhnya, terdapat bidang HGU PT MIB seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Rencana serupa menyasar HGU PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Untuk PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dua bidang yang tercatat masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.

Jumlah luas dua bidang PT SKM itu tercatat 7.716,14 hektare jika dijumlahkan. Angka rinci dalam paparan ATR/BPN menjadi acuan untuk menyebut luas masing-masing bidang.

Nusron menjelaskan, pertimbangan pencabutan meliputi lahan terbakar lebih dari 50%, sarana dan prasarana yang tidak sesuai, kebakaran berulang, serta pelanggaran atas ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak. Faktor-faktor itu menjadi dasar evaluasi administratif terhadap tiap perusahaan.

HGU berakhir dan pengajuan baru ditolak

PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, masuk kelompok HGU yang tidak akan diperpanjang, diperbarui, ataupun ditata kembali. Hak atas lahan seluas 2.300 hektare itu telah berakhir pada 2020.

ATR/BPN juga tidak akan memberikan HGU kepada tiga perusahaan yang haknya belum terbit. Ketiganya adalah PT ANI untuk lahan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.

Untuk kelompok ini, Nusron menyatakan kementeriannya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian mengenai pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunan. Keputusan tersebut membuat perusahaan tidak memperoleh HGU melalui proses yang sedang dievaluasi.

PT SAE di Kabupaten Landak menghadapi rencana pencabutan sebagian HGU. Perusahaan itu memiliki lahan seluas 1.510,2639 hektare; ATR/BPN mempertimbangkan luas lahan terbakar yang tidak lebih dari 50% serta ketidaksesuaian sarana dan prasarana.

Sejumlah bidang masih menunggu pemeriksaan

Kelompok terakhir mencakup bidang-bidang yang pencabutan sebagian atau seluruhnya belum diputuskan. ATR/BPN masih mendalami data HGU PT STP seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare.

Pemeriksaan juga berlanjut untuk bidang PT API seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare. Pada PT JMS, bidang yang perlu ditelaah berukuran 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.

Pendalaman dilakukan untuk memastikan data dapat menjadi dasar keputusan. Artinya, rencana penertiban belum otomatis berarti seluruh bidang dalam kelompok ini akan dicabut; ATR/BPN masih menilai apakah tindakan yang tepat berupa pencabutan sebagian atau seluruhnya.

Bagi masyarakat dan pelaku usaha perkebunan, keputusan atas HGU menentukan apakah perusahaan dapat meneruskan hak atas tanah dan kegiatan yang terkait dengan izin tersebut. Karena itu, perbedaan antara pencabutan penuh, pencabutan sebagian, dan penolakan perpanjangan berpengaruh langsung pada luas lahan yang dapat dikelola perusahaan.

Nusron menegaskan tindakan administratif harus memiliki landasan hukum dan didukung pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta peraturan ATR/BPN mengenai penanganan kasus pertanahan dan lahan terbakar.

Prosesnya meliputi pengkajian awal, gelar kasus, penelitian, pemaparan hasil, rapat koordinasi, hingga penyiapan rekomendasi penyelesaian. Nusron mengatakan data telah disampaikan dan kementerian sedang menyiapkan draf keputusan.

“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ujar Nusron Wahid, Menteri ATR/Kepala BPN.