UU Pelindungan Ketenagakerjaan: APINDO Soroti Pesangon

JAKARTA — UU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi terbit pada Senin, 9 November 2026, dan APINDO menyoroti aturan pesangon yang dinilai dapat memengaruhi keputusan investor. Asosiasi pengusaha itu masih memeriksa isi regulasi, sementara ketentuan baru mulai mendapat perhatian karena dampaknya terhadap pekerjaan dan penanaman modal.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam mengatakan organisasinya sedang mempelajari pasal demi pasal. Ia mengingatkan aturan yang bertujuan melindungi buruh jangan sampai membuat pengusaha kesulitan membuka lapangan kerja.

APINDO menyoroti ketentuan pesangon

Perhatian APINDO tertuju pada aturan pesangon. Organisasi pengusaha itu menilai ketentuan yang menambah ketidakpastian dapat memengaruhi pertimbangan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

“Seperti pesangon jangan sampai investor mundur melihat ketentuan yang membuat bertambahnya ketidakpastian,” kata Bob Azam.

APINDO belum memastikan seberapa besar pengaruh undang-undang baru terhadap minat investor. Namun, sebagian besar pengusaha masih membutuhkan dukungan modal dari investor. Jika penanaman modal terhambat, rencana perusahaan untuk mengembangkan usaha dan membuka pekerjaan dapat ikut terdampak.

Bagi pekerja, persoalan ini berkaitan langsung dengan ketersediaan pekerjaan. APINDO berpandangan bahwa pelindungan ketenagakerjaan perlu berjalan seiring dengan kesempatan kerja yang luas. Aturan yang memberi perlindungan, tetapi tidak diikuti peluang memperoleh penghasilan, dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan memuat 313 pasal

DPR RI mengesahkan undang-undang hasil revisi pada Selasa, 6 Oktober 2026. Regulasi itu disusun setelah serikat buruh menggugat Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2023 ke Mahkamah Konstitusi. Serikat buruh menilai aturan tersebut merugikan pekerja.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan itu dan memerintahkan DPR serta pemerintah menyelesaikan revisi undang-undang paling lambat pada Oktober 2026. Regulasi terbaru terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.

Cakupannya antara lain kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, pelatihan, pemagangan, penempatan pekerja, serta perluasan kesempatan kerja. Undang-undang ini juga mengatur penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, dan pemutusan hubungan kerja.

Ketentuan lain mengatur dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan, penyidikan, pidana, peralihan, serta penutup. Banyaknya bidang yang dicakup membuat isi aturan berhubungan dengan kepentingan pekerja dan keputusan perusahaan, termasuk ketika menghitung kewajiban ketenagakerjaan.

Perhatian berikutnya pada dampak aturan

Untuk pekerja, pelindungan hukum dan peluang kerja sama-sama menentukan akses terhadap penghasilan. Bagi perusahaan, kepastian mengenai kewajiban pesangon menjadi salah satu pertimbangan dalam menjalankan usaha. Perdebatan tentang aturan baru ini karena itu tidak berhenti pada isi pasal, tetapi juga menyentuh ketersediaan pekerjaan.

APINDO masih mempelajari setiap pasal sebelum memastikan dampak regulasi terhadap pengusaha maupun investor. Hasil kajian itu akan menjadi perhatian berikutnya dalam menilai bagaimana ketentuan baru diterapkan.