HGU 11 Korporasi Dibidik, Nusron Siapkan Pencabutan Hak

Untuk kelompok ini, Nusron menyatakan kementeriannya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian mengenai pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunan. Keputusan tersebut membuat perusahaan tidak memperoleh HGU melalui proses yang sedang dievaluasi.

PT SAE di Kabupaten Landak menghadapi rencana pencabutan sebagian HGU. Perusahaan itu memiliki lahan seluas 1.510,2639 hektare; ATR/BPN mempertimbangkan luas lahan terbakar yang tidak lebih dari 50% serta ketidaksesuaian sarana dan prasarana.

Sejumlah bidang masih menunggu pemeriksaan

Kelompok terakhir mencakup bidang-bidang yang pencabutan sebagian atau seluruhnya belum diputuskan. ATR/BPN masih mendalami data HGU PT STP seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare.

Pemeriksaan juga berlanjut untuk bidang PT API seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare. Pada PT JMS, bidang yang perlu ditelaah berukuran 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.

Pendalaman dilakukan untuk memastikan data dapat menjadi dasar keputusan. Artinya, rencana penertiban belum otomatis berarti seluruh bidang dalam kelompok ini akan dicabut; ATR/BPN masih menilai apakah tindakan yang tepat berupa pencabutan sebagian atau seluruhnya.

Bagi masyarakat dan pelaku usaha perkebunan, keputusan atas HGU menentukan apakah perusahaan dapat meneruskan hak atas tanah dan kegiatan yang terkait dengan izin tersebut. Karena itu, perbedaan antara pencabutan penuh, pencabutan sebagian, dan penolakan perpanjangan berpengaruh langsung pada luas lahan yang dapat dikelola perusahaan.

Nusron menegaskan tindakan administratif harus memiliki landasan hukum dan didukung pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta peraturan ATR/BPN mengenai penanganan kasus pertanahan dan lahan terbakar.

Prosesnya meliputi pengkajian awal, gelar kasus, penelitian, pemaparan hasil, rapat koordinasi, hingga penyiapan rekomendasi penyelesaian. Nusron mengatakan data telah disampaikan dan kementerian sedang menyiapkan draf keputusan.

“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ujar Nusron Wahid, Menteri ATR/Kepala BPN.