Arnon Nampa Terima Hukuman Tambahan, Totalnya 34 Tahun

Dalam demonstrasi November 2020, Arnon turut mengangkat isu ekonomi. Ia menuntut transparansi terkait pengalihan saham Siam Commercial Bank dari Crown Property Bureau, lembaga yang mengelola aset kerajaan.

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn tercatat memiliki 23,6% saham pengendali pada perusahaan induk bank itu, SCBx. Angka tersebut menjadi bagian dari tuntutan transparansi yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Pasal 112 dan dampaknya pada kebebasan berpendapat

Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand mengatur hukuman penjara 3 hingga 15 tahun bagi orang yang terbukti mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, pewaris takhta, maupun wali raja.

Sejak demonstrasi besar pada 2020, ratusan warga Thailand, termasuk kelompok di bawah umur, telah dijerat dengan aturan itu. Penerapannya memicu kritik internasional karena dinilai membatasi kebebasan berpendapat.

Dampaknya terasa pada ruang publik Thailand: kritik terhadap monarki dapat berujung pada proses pidana dan hukuman penjara panjang. Perkara Arnon juga memperlihatkan bagaimana tuntutan reformasi politik, termasuk transparansi aset kerajaan, berhadapan dengan risiko hukum.

Setelah mendengar putusan terbaru, Arnon mengatakan dirinya tidak terkejut. Ia berharap Thailand berubah menjadi negara yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga persoalan sensitif dapat dibicarakan tanpa ancaman kriminalisasi.