Kasus Santri Pangandaran, DPR Desak Oknum TNI Diadili Tegas

PANGANDARAN — Kasus santri Pangandaran yang diduga melibatkan oknum TNI mendapat sorotan Kapoksi Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, pada Minggu (15/11/2026). Ia meminta anggota yang terlibat diproses hukum dan dijatuhi hukuman setimpal.

Dugaan kekerasan itu berdampak langsung pada para santri. Sedikitnya enam santri dan santriwati dilaporkan mengalami intimidasi serta kekerasan fisik, sementara tiga orang pulang ke rumah karena trauma.

Oleh Soleh minta pengusutan tuntas

Oleh mengecam tindakan yang diduga dilakukan anggota TNI tersebut. Ia menilai perilaku itu bertentangan dengan tugas TNI untuk melindungi dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

“Kami menganggap, fraksi PKB, tindakan oknum dari TNI tersebut merupakan perbuatan tercela dan bahkan dikategorikan biadab,” kata Oleh kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).

Ia juga menilai dugaan penganiayaan itu menimbulkan keonaran. Namun, Oleh mengapresiasi respons TNI yang bergerak menangani kasus tersebut.

“Ini malah membuat keonaran yang tidak sepantasnya. Oleh sebab itu mengapresiasi kepada pihak TNI yang sigap, cepat, menangani kasus ini,” ujarnya.

Bagi keluarga dan pengelola pesantren, proses hukum menjadi penting untuk memberi kepastian atas dugaan kekerasan terhadap anak-anak di lingkungan pendidikan. Tiga santri yang memilih pulang karena takut juga menunjukkan dampak yang dirasakan korban setelah kejadian.

Enam santri dilaporkan menjadi korban

Pimpinan Ponpes Nurul Bayan, Kyai Utay, mengatakan sejumlah anak mengalami kekerasan. Ia menyebut ada santri yang menangis dan tiga orang langsung pulang pada malam kejadian karena trauma dan takut.

“Ada tindakan kekerasan terhadap sejumlah anak yang tidak punya dosa apa-apa. Ada yang nangis juga, dan tiga orang malam itu langsung pulang karena trauma dan takut,” ujar Kyai Utay saat dikonfirmasi pada Jumat (13/11).

Perwakilan Batalyon Infanteri TP 336 Merak Sakti mendatangi pesantren pada Kamis malam. Mereka menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban dan pengelola pondok.

Pasi Pers Yon TP 336/MS Letda Ckm Wisnu mengakui ada tindakan tidak pantas yang dilakukan anggotanya. Ia mengatakan anggota yang terlibat akan ditindak melalui mekanisme hukum disiplin militer.

“Kami meminta maaf atas tindakan oknum anggota kami yang kurang ajar terhadap santri. Anggota kami akan kami tindak tegas. Kami akan melaksanakan hukuman disiplin,” ujar Wisnu.

Kasus santri Pangandaran harus jadi yang terakhir

Oleh meminta pengusutan dilakukan sampai tuntas dan hukuman dijatuhkan secara adil. Ia juga berharap kejadian serupa tidak terulang, serta meminta TNI menjaga masyarakat dan memperbaiki disiplin internal.

“Dan kami berharap ini diusut dengan tuntas dan dihukum dengan seadil-adilnya. Dan tentu kami berharap bahwa kejadian ini tidak terulang kembali dan jadikan kejadian di Pangandaran menjadi kejadian yang terakhir,” ucapnya.

Ia menyatakan DPR mendukung langkah TNI untuk memperbaiki internal dan menegakkan disiplin korps. Sementara itu, pihak batalyon menyebut anggota yang terlibat akan menjalani hukuman disiplin militer.