Sertifikasi Halal OKI Sasar 1.000 UMK, 500 Tahun Ini

PALEMBANG — Sertifikasi halal OKI ditargetkan menjangkau 1.000 usaha mikro dan kecil melalui kerja sama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI. Pemerintah daerah menargetkan 500 pelaku usaha menerima fasilitasi pada tahap awal tahun ini.

Bupati Ogan Komering Ilir Muchendi Mahzareki menyampaikan target itu dalam keterangan tertulis di Palembang. Program tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha memenuhi sertifikasi halal sekaligus mendorong peningkatan kualitas produk dan pengembangan usaha.

Sertifikasi halal OKI dimulai dari 500 UMK

Pemerintah Kabupaten OKI menargetkan separuh dari sasaran program dapat difasilitasi pada tahap awal. Realisasinya ditargetkan berlangsung tahun ini, sedangkan total sasaran program mencapai 1.000 UMK.

Fasilitasi ini penting bagi usaha kecil karena sertifikat halal dapat memberi kepastian kepada konsumen mengenai produk yang dibeli. Bagi pelaku usaha, pemenuhan standar tersebut juga dapat mendukung kepercayaan pasar dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas.

Muchendi mengatakan pemerintah daerah ingin mempercepat pelaksanaan program hingga menjangkau pelaku usaha di tingkat bawah. Ia menilai sertifikat halal dapat menjadi pendorong bagi usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan kelas usahanya.

“Kami ingin mempercepat program halal dari tingkat bawah, terutama segmen usaha mikro dan kecil. Masyarakat perlu kita fasilitasi agar mendapatkan sertifikat halal sehingga menjadi daya ungkit bagi usaha mereka untuk naik kelas,” kata Muchendi.

Pembiayaan tidak memakai APBD

Pembiayaan sertifikasi tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pemerintah Kabupaten OKI memfasilitasinya melalui sejumlah lembaga koperasi unit desa (KUD) di wilayah kabupaten tersebut.

Skema itu menempatkan KUD sebagai salah satu jalur untuk mendukung pembiayaan sertifikasi bagi pelaku UMK. Pemerintah daerah juga mengajak perusahaan ikut membantu, terutama untuk usaha kecil yang berada di sekitar wilayah operasional masing-masing perusahaan.

Dampaknya langsung menyentuh biaya yang perlu ditanggung pelaku usaha dalam memenuhi sertifikasi. Dukungan melalui KUD dan perusahaan diharapkan membantu memperluas akses, sementara target awal 500 UMK memberi ukuran tahap pertama dari program yang menyasar 1.000 usaha.