PALEMBANG — Sertifikasi halal OKI ditargetkan menjangkau 1.000 usaha mikro dan kecil melalui kerja sama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI. Pemerintah daerah menargetkan 500 pelaku usaha menerima fasilitasi pada tahap awal tahun ini.
Bupati Ogan Komering Ilir Muchendi Mahzareki menyampaikan target itu dalam keterangan tertulis di Palembang. Program tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha memenuhi sertifikasi halal sekaligus mendorong peningkatan kualitas produk dan pengembangan usaha.
Sertifikasi halal OKI dimulai dari 500 UMK
Pemerintah Kabupaten OKI menargetkan separuh dari sasaran program dapat difasilitasi pada tahap awal. Realisasinya ditargetkan berlangsung tahun ini, sedangkan total sasaran program mencapai 1.000 UMK.
Fasilitasi ini penting bagi usaha kecil karena sertifikat halal dapat memberi kepastian kepada konsumen mengenai produk yang dibeli. Bagi pelaku usaha, pemenuhan standar tersebut juga dapat mendukung kepercayaan pasar dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas.
Muchendi mengatakan pemerintah daerah ingin mempercepat pelaksanaan program hingga menjangkau pelaku usaha di tingkat bawah. Ia menilai sertifikat halal dapat menjadi pendorong bagi usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan kelas usahanya.
“Kami ingin mempercepat program halal dari tingkat bawah, terutama segmen usaha mikro dan kecil. Masyarakat perlu kita fasilitasi agar mendapatkan sertifikat halal sehingga menjadi daya ungkit bagi usaha mereka untuk naik kelas,” kata Muchendi.
Pembiayaan tidak memakai APBD
Pembiayaan sertifikasi tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pemerintah Kabupaten OKI memfasilitasinya melalui sejumlah lembaga koperasi unit desa (KUD) di wilayah kabupaten tersebut.
Skema itu menempatkan KUD sebagai salah satu jalur untuk mendukung pembiayaan sertifikasi bagi pelaku UMK. Pemerintah daerah juga mengajak perusahaan ikut membantu, terutama untuk usaha kecil yang berada di sekitar wilayah operasional masing-masing perusahaan.
Dampaknya langsung menyentuh biaya yang perlu ditanggung pelaku usaha dalam memenuhi sertifikasi. Dukungan melalui KUD dan perusahaan diharapkan membantu memperluas akses, sementara target awal 500 UMK memberi ukuran tahap pertama dari program yang menyasar 1.000 usaha.
Muchendi menugaskan Dinas UMKM dan perangkat daerah terkait untuk mempercepat proses. Ia juga berharap BPJPH ikut membantu agar target awal tahun ini dapat terwujud.
“Kami telah menugaskan Dinas UMKM dan perangkat daerah terkait untuk mempercepat proses ini. Kami berharap BPJPH dapat bersama-sama membantu mewujudkan target awal 500 UMK pada tahun ini,” ujarnya.
BPJPH menilai sertifikat membuka peluang pasar
Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten OKI dalam mendukung pengembangan usaha kecil. Menurut dia, sertifikasi halal berkaitan dengan kebutuhan konsumen sekaligus tuntutan pasar yang lebih luas.
Haikal menyebut sertifikat halal memberi kepastian kepada konsumen dan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap produk. Ia juga menilai aspek halal tidak terbatas pada identitas keagamaan, karena telah menjadi kebutuhan pasar global.
Bagi pelaku UMK, kepercayaan konsumen dapat menjadi bekal untuk memperluas pemasaran. Pemerintah daerah berharap kerja sama dengan BPJPH membantu usaha kecil memenuhi standar halal dan meningkatkan kualitas produk, sehingga peluang menjual produk di tingkat nasional maupun internasional ikut terbuka.
Haikal berharap langkah OKI dapat mendorong pemerintah daerah lain memberi perhatian serupa kepada usaha kecil. “Halal bukan hanya identitas keagamaan, tetapi sudah menjadi kebutuhan pasar dunia. Apa yang dilakukan Pemkab OKI ini patut menjadi contoh dan diikuti pemerintah daerah lainnya,” katanya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP