Kebijakan BBN Perlu Lindungi SPBU dari Beban Biaya dan Risiko

JAKARTA — Kebijakan Bahan Bakar Nabati (BBN) perlu membagi biaya dan risiko secara lebih adil agar badan usaha penyalur BBM, termasuk Pertamina dan pengusaha SPBU, tidak menanggung beban operasional sendirian. Persoalan ini mengemuka saat pemerintah mendorong peningkatan bauran biodiesel dari B35 menuju B40 dan B50 serta memulai pengembangan bioetanol E10.

Penataan aturan itu berkaitan langsung dengan biaya distribusi, kesiapan fasilitas penyalur, mutu bahan bakar, dan kemungkinan persaingan pasokan antara sektor energi dan pangan. Kebijakan BBN bukan sekadar mengganti sebagian bahan bakar fosil, melainkan juga mengatur pembagian sumber daya dan tanggung jawab di sepanjang rantai pasok.

Kebijakan BBN dan beban di hilir

Dalam praktiknya, titik serah pasokan BBN seperti FAME untuk biodiesel dapat berada jauh dari fasilitas pencampuran, kilang, atau depo terminal milik badan usaha penyalur. Jarak itu membuat penyalur menanggung tambahan ongkos angkut yang, menurut penulis opini, semestinya masuk dalam beban biaya produsen.

Biaya logistik menjadi persoalan penting bagi negara kepulauan. Distribusi antarpulau dapat mengurangi margin usaha jika ongkos tambahan tidak dihitung secara wajar dalam tata kelola pasokan.

Penyalur juga harus menyiapkan fasilitas untuk menangani karakter BBN. FAME dan bioetanol mudah menyerap air, rentan terhadap oksidasi, serta memiliki sifat pelarut yang bisa mengikis material tertentu.

Ketika target bauran meningkat, Pertamina dan pengusaha SPBU perlu mengubah tangki timbun, mengganti material perpipaan, mengelola limbah pencucian tangki, dan meremajakan dispenser. Kebutuhan itu menjangkau ribuan SPBU, termasuk yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Dampaknya terasa pada kemampuan penyalur menjaga layanan dan membiayai operasional fasilitas. Jika ongkos angkut, perawatan, dan pengembalian investasi tidak tercakup dalam skema harga, beban tersebut berpotensi menekan badan usaha hilir yang harus menjalankan mandat pasokan.

Harga BBN perlu menghitung biaya riil

Formula Harga Indeks Pasar (HIP) BBN dinilai belum sepenuhnya memasukkan komponen tambahan untuk menutup biaya penanganan, perawatan ekstra, susut pasokan, serta pengembalian investasi fasilitas logistik. Komponen biaya tambahan itu kerap disebut alpha.

Penulis opini menilai pembaruan formula perlu memperhitungkan biaya yang benar-benar muncul di lapangan. Dengan begitu, kewajiban menjalankan program BBN tidak hanya dibebankan melalui mandat, sementara biaya penyesuaian fasilitas dan distribusi ditanggung penyalur.

Isu mutu juga berpengaruh langsung terhadap konsumen. Penyalur yang menerima pasokan di bawah spesifikasi berisiko menghadapi kerusakan fasilitas dan kendaraan, sedangkan penolakan kargo dapat mengganggu pemenuhan kuota mandatori serta berujung sanksi atau denda.

Keluhan dari asosiasi sektor otomotif dan pengguna angkutan logistik mencakup potensi penyumbatan filter bahan bakar, korosi pada sistem injeksi mesin, air di tangki kendaraan, dan penurunan torsi. Risiko tersebut dikaitkan dengan stabilitas oksidasi BBN yang belum teruji.

Hak menolak pasokan di bawah spesifikasi

Untuk mengurangi dilema itu, penulis mengusulkan klausul hak tolak atau right to reject bagi Pertamina dan pengusaha SPBU. Kargo BBN yang tidak memenuhi spesifikasi dapat ditolak tanpa dianggap sebagai kegagalan mencapai kuota dan tanpa penalti.

Pengujian mutu, menurut usulan tersebut, perlu dilakukan oleh surveyor independen di titik serah. Pemeriksaan di lokasi penerimaan dapat menunjukkan kondisi pasokan setelah perjalanan, bukan hanya mengandalkan Certificate of Analysis dari pabrik produsen.

Penulis juga mendorong agar tanggung jawab atas kerusakan perpipaan maupun tuntutan konsumen akibat mutu produk dapat ditelusuri kepada produsen. Kepastian ganti rugi akan menentukan siapa yang menanggung akibat ketika pasokan tidak sesuai standar.

Aturan seperti itu penting bagi konsumen karena mutu bahan bakar berhubungan dengan kondisi kendaraan. Pada saat yang sama, mekanisme pemeriksaan dan tanggung jawab yang jelas dapat memberi penyalur dasar untuk menolak pasokan bermasalah tanpa harus memilih antara risiko kerusakan dan risiko sanksi kuota.

Pasokan bahan baku dan ketahanan pangan

Peningkatan biodiesel menuju B40 dan B50 serta rencana bioetanol E10 juga menimbulkan persaingan penggunaan bahan baku. Bioetanol bertumpu pada tebu, molase, dan singkong, sementara kebutuhan energi dapat bersinggungan dengan pasokan pangan.

Pasokan bahan baku menghadapi tekanan lain ketika harga komoditas, termasuk CPO, meningkat di pasar global. Produsen dapat terdorong memilih ekspor yang memberi keuntungan lebih besar daripada memasok kebutuhan industri BBN dalam negeri.

Untuk menghadapi kemungkinan kekurangan, penulis mengusulkan mekanisme pengecualian atau escape mechanism. Jika Kementerian Pertanian atau Kementerian Perdagangan menetapkan defisit pasokan bahan baku domestik, target bauran energi dapat ditangguhkan atau dilonggarkan sementara.

Dalam masa relaksasi, badan usaha penyalur diusulkan bebas dari penalti hukum maupun denda administratif. Produsen BBN juga diusulkan menjaga cadangan penyangga setara 15 hingga 30 hari operasional di fasilitas mereka agar pasokan dapat menahan gangguan akibat fluktuasi panen.

Usulan tersebut menempatkan pembagian risiko sebagai bagian dari rancangan transisi energi: biaya logistik dan mutu perlu ditangani bersama, sementara target bauran perlu menyesuaikan ketersediaan bahan baku. Penulis menegaskan bahwa badan usaha hilir tidak dapat terus menyerap risiko inefisiensi tanpa batas.