Indonesia Hadapi Risiko Dolar, LCT Tumbuh 259 Persen

JAKARTA — Otonomi strategis Indonesia makin penting setelah transaksi mata uang lokal mencapai US$42,07 miliar pada semester I 2026, ketika gejolak kebijakan Amerika Serikat dapat merambat ke pasar keuangan dunia. Angka transaksi itu naik 259 persen secara tahunan dan melampaui realisasi sepanjang 2025.

Hasil pemilu sela Amerika Serikat pada 3 November 2026 memberi Demokrat kendali atas Kongres, sehingga pemerintahan Presiden Donald Trump menghadapi oposisi legislatif mulai Januari 2027. Dampaknya bagi Indonesia tidak hanya bergantung pada persaingan partai, tetapi juga pada bagaimana perubahan kebijakan Washington memengaruhi nilai tukar, arus modal, dan biaya pendanaan.

Gagasan utama yang ditawarkan adalah memperluas pilihan ekonomi Indonesia, bukan mengganti ketergantungan pada dolar dengan ketergantungan tunggal kepada negara lain. Transaksi mata uang lokal menjadi salah satu langkah praktis, tetapi bukan jawaban tunggal bagi kemandirian ekonomi.

Otonomi strategis Indonesia di tengah dominasi dolar

Selama delapan dekade, sistem keuangan internasional bertumpu pada dolar, pasar keuangan Amerika yang dalam, serta institusi Bretton Woods. Susunan itu menyediakan likuiditas bagi perdagangan dan pembiayaan lintas negara. Namun, ketergantungan pada satu pusat keuangan juga membuat keputusan politik di Washington berpotensi menjalar ke pasar global.

Rivalitas Amerika Serikat dan China serta politisasi sistem pembayaran memperlihatkan ketegangan dalam globalisasi. Jaringan ekonomi semakin terhubung lewat teknologi, tetapi hubungan antarnegara makin dipengaruhi persaingan geopolitik.

Data IMF menunjukkan pangsa dolar dalam cadangan devisa global turun dari 57,18 persen pada triwulan I menjadi 56,70 persen pada triwulan II 2026. Penurunan itu menunjukkan diversifikasi bertahap, bukan runtuhnya dominasi dolar. Negara-negara masih mencari pilihan lain yang memiliki kedalaman pasar, likuiditas, dan tingkat kepercayaan sebanding.

Karena itu, perubahan tatanan keuangan belum berarti dunia meninggalkan dolar secara serentak. Ruang multipolar mulai terbentuk, tetapi belum ada pengganti tunggal dengan kemampuan yang setara.

Gejolak Washington merambat lewat pasar

Kendali Demokrat atas Kongres dapat memperbesar peluang kebuntuan antara Gedung Putih dan legislatif. Perdebatan soal anggaran pemerintah, utang, tarif perdagangan, dan kebijakan industri berpotensi menambah ketidakpastian bagi pasar.

Namun, kemenangan partai oposisi tidak otomatis membuat dolar melemah atau imbal hasil obligasi Amerika naik. Pada 4 November 2026, imbal hasil US Treasury tenor sepuluh tahun justru turun sekitar enam basis poin menjadi 4,89 persen. Perubahan ekspektasi fiskal dan turunnya harga minyak ikut memengaruhi pergerakan itu.

Pasar mempertimbangkan banyak hal sekaligus, termasuk inflasi, geopolitik, kebijakan fiskal, dan arah suku bunga Federal Reserve. Bagi Indonesia, perubahan sentimen dapat masuk melalui arus modal, nilai tukar, biaya pembiayaan, serta perdagangan internasional. Perubahan tersebut berpengaruh pada kemampuan perusahaan memperoleh dana dan pada harga pembiayaan yang ditanggung perekonomian.

Bank Indonesia mencatat rupiah berada di Rp18.145 per dolar AS pada 2 November 2026. Investasi portofolio asing mengalami arus keluar bersih US$0,08 miliar pada triwulan III, sebelum membaik pada awal triwulan IV.

Cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober mencapai US$146,8 miliar, setara 5,3 bulan impor. Cadangan itu menjadi bantalan ketika tekanan eksternal meningkat, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus ketergantungan pada pembiayaan, teknologi, dan pasar ekspor dari luar negeri.

Jangan mengganti satu ketergantungan dengan yang lain

Perluasan BRICS dan transaksi perdagangan memakai mata uang lokal mencerminkan upaya negara-negara Global South mencari tatanan yang lebih seimbang. Namun, berpindah mitra belum tentu mengubah posisi suatu negara dalam ekonomi global.

Jika ketergantungan terhadap dolar diganti dengan ketergantungan tunggal pada pembiayaan, teknologi, atau pasar China, pusat pengaruhnya saja yang berubah. Indonesia perlu menjaga hubungan dengan beragam mitra agar memiliki pilihan dan ruang untuk menentukan kebijakan sendiri.

Pendekatan itu dikenal sebagai strategic hedging, yaitu mengelola hubungan dengan berbagai kekuatan agar risiko tidak bertumpu pada satu pihak. Pengalaman ASEAN menunjukkan keterbukaan kepada banyak mitra dapat memperluas daya tawar. Hasilnya tetap bergantung pada kekuatan institusi, kemampuan industri, dan kesanggupan menjaga kepentingan nasional.

Bagi masyarakat dan pelaku usaha, persoalan ini terasa melalui kestabilan nilai tukar, ketersediaan pembiayaan, serta akses ke pasar dan teknologi. Cadangan devisa membantu menghadapi guncangan jangka pendek. Namun, ketahanan yang lebih kuat menuntut pilihan sumber dana dan mitra dagang yang lebih beragam.

Transaksi mata uang lokal tumbuh cepat

Bank Indonesia mencatat transaksi Local Currency Transaction (LCT), yakni transaksi lintas negara yang diselesaikan menggunakan mata uang lokal, mencapai US$42,07 miliar pada semester I 2026. Nilainya naik 259 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan melampaui realisasi sepanjang 2025 sebesar US$25,74 miliar.

Pertumbuhan itu memperlihatkan bahwa transaksi perdagangan tidak harus selalu bergantung pada dolar. Perusahaan yang bertransaksi dengan mitra luar negeri berpeluang memiliki lebih banyak pilihan mata uang penyelesaian. Namun, penggunaan LCT perlu ditopang likuiditas yang cukup, alat untuk mengelola risiko perubahan nilai tukar, dan proses penyelesaian yang efisien.

Angka transaksi yang meningkat belum otomatis berarti Indonesia terbebas dari risiko mata uang. Efektivitasnya bergantung pada dukungan pasar dan kemampuan pelaku usaha mengelola pembayaran. LCT adalah bagian dari strategi, bukan pengganti seluruh infrastruktur keuangan yang dibutuhkan.

Lima bidang untuk memperkuat ruang kebijakan

Otonomi strategis memerlukan pendekatan yang menghubungkan ketahanan moneter, pendalaman pasar keuangan, kemampuan industri, keamanan digital, dan diplomasi ekonomi. Kelima bidang itu menentukan seberapa luas pilihan Indonesia ketika kondisi global berubah.

Di bidang moneter, diversifikasi transaksi mata uang perlu berjalan bersama penguatan instrumen lindung nilai dan kelancaran pembayaran. Di pasar keuangan, pendanaan jangka panjang membutuhkan peran lebih kuat dari dana pensiun, asuransi, investor institusional, obligasi korporasi, sukuk, serta pembiayaan berkelanjutan.

Kapasitas industri dan keamanan digital juga menentukan apakah Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan dan jaringan dari luar negeri. Sementara itu, diplomasi ekonomi perlu membuka akses ke berbagai mitra tanpa mengunci kebijakan nasional pada satu kekuatan.

Langkah berikutnya adalah memastikan pertumbuhan LCT didukung likuiditas, instrumen pengelolaan risiko, dan penyelesaian transaksi yang efisien, sembari memperdalam sumber pembiayaan domestik.