Pajak Pembalut Digugat, DJP Tunggu Putusan Kebijakan

BOGOR — Pajak pembalut menjadi objek uji materi di Mahkamah Konstitusi, dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyerahkan keputusan pembebasannya kepada pembuat kebijakan. Perkara bernomor 406/PUU-XXIV/2026 itu mempersoalkan tidak disebutkannya pembalut menstruasi secara eksplisit dalam kelompok barang yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN).

Bimo menyampaikan sikap tersebut dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor. Ia mengatakan DJP menghormati proses hukum dan akan memberi jawaban sesuai kewenangannya.

Pajak pembalut menunggu proses hukum

Menurut Bimo, Direktorat Jenderal Pajak bertugas mengadministrasikan dan memungut pajak. Keputusan untuk memberi pembebasan PPN, kata dia, berada pada pembuat kebijakan.

“Itu menjadi hak wajib pajak, kemudian gender wise untuk mengajukan uji materi dan ini sudah dilakukan. Kami menghormati proses itu dan kami akan menjawab sesuai dengan area pertanggungjawaban kami. Jadi saya kembalikan ini ke proses yang memang secara legal berlaku untuk pengambilan sebuah kebijakan baru di Republik ini,” ujar Bimo.

Ia menjelaskan, PPN dikenakan atas transaksi komoditas yang memiliki nilai tambah dalam proses produksi. Rantai tersebut mencakup bahan dari industri hulu, seperti kapas, hingga perekat yang digunakan dalam produk pembalut.

“Berapa komponen yang sudah bisa dibuat sendiri di dalam negeri, berapa komponen yang masih impor, kemudian di dalam setiap rantai produksi atas value added yang diciptakan itulah yang dikenakan pajaknya,” kata Bimo.

Penjelasan itu menempatkan pembahasan pajak pada proses produksi dan ketentuan yang berlaku, sementara permohonan di MK mempertanyakan apakah pembalut semestinya masuk kategori barang yang memperoleh fasilitas pembebasan.

Gugatan menyoroti kebutuhan sanitasi menstruasi

Bernita Matondang, seorang warga negara Indonesia, mengajukan pengujian Pasal 16B ayat 1a huruf j angka 1 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Permohonan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu terdaftar di Mahkamah Konstitusi pada Senin (2/11/2026).

Pemohon menilai pembalut menstruasi tidak disebut secara tegas dalam daftar barang kena pajak yang dibebaskan dari PPN. Gugatan itu juga mempertanyakan kecukupan kriteria untuk menetapkan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Dalam permohonannya, Bernita meminta kebutuhan sanitasi menstruasi ikut dipertimbangkan karena berkaitan dengan proses biologis perempuan. Ia menilai tidak adanya jaminan kriteria yang objektif, rasional, dan proporsional berpotensi membuat kebutuhan tersebut tidak mendapat pertimbangan setara dalam kebijakan fasilitas perpajakan.

Perdebatan ini berpengaruh langsung pada pembahasan keterjangkauan produk yang digunakan secara rutin untuk sanitasi menstruasi. Namun, permohonan pengujian belum dengan sendirinya mengubah perlakuan pajak; perkara itu masih harus melalui pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi.

DJP akan menyampaikan keterangan di MK

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawanti mengatakan pemerintah akan menyampaikan keterangan melalui persidangan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghormati sepenuhnya proses hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus permohonan tersebut,” ujar Inge.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani juga meminta pemerintah mengevaluasi PPN atas pembalut wanita. Ia mengusulkan pembalut dan produk menstruasi lain dipertimbangkan sebagai kebutuhan pokok perempuan agar keterjangkauannya lebih terjamin.

Puan berpandangan pembalut bukan barang sekunder atau pilihan gaya hidup, melainkan kebutuhan dasar yang dipenuhi secara rutin untuk menjaga kesehatan reproduksi. Ia mendorong pemerintah menjadikan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam kebijakan.

“Kami mendorong Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat mengenai pajak pembalut wanita sebagai masukan yang bermakna demi pembangunan kesejahteraan rakyat,” kata Puan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2020 menyebut barang yang tidak dikenai PPN sebagai barang tertentu dalam kelompok kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak. Persidangan di Mahkamah Konstitusi akan menjadi ruang bagi pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan tersebut.