TULUNGAGUNG — Kasus dana Pilkada Santoso dihentikan setelah Polres Tulungagung menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada Oktober 2026. Polisi menyatakan sengketa pendanaan Pilkada 2024 yang menyeret mantan calon Bupati Tulungagung itu tidak memenuhi unsur tindak pidana.
Keputusan tersebut menutup proses penyidikan atas perkara yang berkaitan dengan pendanaan kampanye senilai Rp1,6 miliar. Kepolisian mengambil langkah itu setelah meminta keterangan sejumlah ahli dan menggelar perkara khusus di Polda Jawa Timur.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tulungagung Ajun Komisaris Polisi Andi Wiranata Tamba mengatakan, gelar perkara khusus dilakukan untuk menguji unsur pidana dalam sengketa tersebut. Hasil pemeriksaan itu menjadi dasar penerbitan SP3.
Polisi menilai perkara tak masuk ranah pidana
Andi menyebut penyidik telah meminta pendapat ahli sebelum membahas perkara dalam gelar khusus. Forum itu menilai apakah persoalan pendanaan Pilkada 2024 dapat diproses sebagai dugaan penipuan.
“Kami sudah meminta keterangan para ahli dan melakukan gelar perkara khusus di Polda Jatim dalam penanganan kasus ini,” kata Andi, Sabtu (14/11).
Setelah gelar perkara, penyidik menyimpulkan sengketa tersebut tidak memenuhi unsur pidana. Polres Tulungagung lalu menerbitkan SP3 dan berkoordinasi dengan kejaksaan mengenai kepastian penghentian perkara.
“Hasilnya tidak masuk ranah pidana sehingga kami keluarkan SP3 dan kami sudah koordinasi dengan kejaksaan terkait kepastian penghentian perkara ini,” ujar Andi.
Menurut Andi, surat penghentian penyidikan itu terbit pada Oktober 2026. Artinya, proses penyidikan secara resmi berakhir pada bulan tersebut, bukan baru setelah keterangan disampaikan pada Sabtu.
Sengketa pendanaan kampanye Rp1,6 miliar
Perkara ini berawal dari laporan Ketua Tim Sukses Tri Agus Prayitno terkait sengketa pendanaan Pilkada 2024. Nilai dana yang dipersoalkan disebut mencapai Rp1,6 miliar dan dilaporkan digunakan untuk membiayai kegiatan kampanye Santoso.
Sebelum penyidikan dihentikan, kedua pihak beberapa kali menjalani mediasi. Namun, upaya itu belum menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa pendanaan.
Penghentian penyidikan berarti perkara dugaan penipuan ini tidak berlanjut melalui proses pidana berdasarkan hasil gelar khusus. Bagi pihak yang bersengketa, keputusan tersebut juga mengakhiri proses penyidikan kepolisian, sementara persoalan pendanaan yang menjadi pokok laporan belum terselesaikan lewat mediasi.
SP3 tidak menghapus fakta bahwa sengketa dana pernah dilaporkan; keputusan polisi menyatakan perkara itu tidak memenuhi unsur pidana. Kepolisian telah berkoordinasi dengan kejaksaan terkait kepastian penghentiannya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP