JAKARTA — Aset sitaan terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) milik Tommy Soeharto senilai Rp 2,42 triliun masih dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), kata Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Meirijal Nur di Jakarta, Senin (16/11/2026). LMAN belum menerima pelimpahan aset itu untuk dikelola.
Status tersebut membuat LMAN belum bisa mengoptimalkan aset atau mengupayakan manfaat ekonominya bagi negara. Pengelolaan masih berada di DJKN Kementerian Keuangan.
Aset belum dilimpahkan ke LMAN
Meirijal mengatakan LMAN belum menerima penugasan atas aset Tommy Soeharto. Dalam media briefing di kompleks Kementerian Keuangan, ia menyebut aset itu masih berada di bawah pengelolaan DJKN.
“Sepertinya aset Pak Tommy Soeharto itu belum diserahkan ke LMAN karena masih di DJKN sebagai motor dalam pengelolaan aset negara,” ujar Meirijal.
LMAN, kata Meirijal, siap menerima aset tersebut jika pemerintah memutuskan untuk menyerahkannya. Lembaga itu menyatakan fokus pada pengelolaan aset yang dipercayakan pemerintah, tanpa membedakan siapa pemilik sebelumnya.
“Sepanjang itu memang kita dipercayakan untuk mengelolanya, kita akan terima dan memikirkan bagaimana aset itu bisa memberikan manfaat yang optimal bagi negara,” katanya.
Bagi negara, perbedaan kewenangan ini menentukan siapa yang dapat merancang pemanfaatan aset dan mengupayakan nilai ekonominya. Selama aset masih dikelola DJKN, LMAN belum dapat menjalankan optimalisasi atas aset tersebut. Meirijal belum menjelaskan rencana pemanfaatan atau mekanisme pengelolaan jika pelimpahan dilakukan.
LMAN mengelola 335 aset negara
LMAN saat ini mengelola 335 aset dari sejumlah sumber, termasuk eks-BPPN, BLBI, aset badan dalam likuidasi, dan eks-Pertamina. Hingga Oktober 2026, lembaga itu telah mengoptimalkan 199 aset, setara 59,4% dari total yang dikelolanya.
LMAN juga memakai platform pemasaran digital EASYA untuk mempertemukan calon pengguna dengan aset negara yang ditawarkan. Hingga Oktober 2026, platform itu mencatat 466 properti terdaftar dan 533 minat terhadap aset kelolaan.
Meirijal mengatakan optimalisasi tidak semata-mata mengejar penerimaan negara. Pengelolaan juga diarahkan agar aset menghasilkan manfaat ekonomi maksimal.
Penagihan BLBI tetap berjalan
Dalam urusan BLBI, Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menegaskan pelunasan obligasi BLBI tidak menghapus hak tagih negara kepada obligor maupun debitur. Pemerintah tetap akan menagih kewajiban yang masih terutang dan mengupayakan pengembaliannya melalui APBN untuk kepentingan masyarakat.
“Pelunasan ini tidak mengurangi hak tagih negara atas kewajiban dari para obligor atau debitur BLBI,” ujar Suahasil di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Suahasil menjelaskan hak tagih itu tetap berlaku terhadap pihak yang aset atau kewajibannya beralih kepada pemerintah dalam penanganan krisis perbankan. Penyelesaian hubungan pemerintah dengan Bank Indonesia terkait obligasi BLBI tidak mengakhiri penagihan kepada debitur dan obligor yang masih memiliki kewajiban.
Satgas BLBI berakhir pada akhir 2024 dan tidak akan dibentuk kembali. Menurut Suahasil, penanganan piutang negara kini dilanjutkan Kementerian Keuangan, terutama DJKN. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di lingkungan DJKN bertugas menagih piutang yang belum diselesaikan.
Suahasil menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 menjadi landasan penyelesaian penagihan piutang negara. Pemerintah akan melanjutkan penagihan, sementara keputusan mengenai pelimpahan aset Tommy Soeharto kepada LMAN masih berada di tangan pemerintah.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah