Angka selisih 3.652 KL itu merujuk pada pemeriksaan dokumen lima pengiriman yang dijelaskan Taufik. Sementara, angka sekitar 3.532 kl disebut dalam uraian penyidikan mengenai total volume pemindahan BBM. Keduanya menggambarkan aspek berbeda dalam perkara yang sama.
Penyidikan TPPU telusuri aliran keuntungan
Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan menangani perkara pidana asal berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026. Penyidikan awal mengacu pada dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Berkas perkara pidana asal dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026. Bareskrim kemudian mengembangkan penyidikan ke dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 607 KUHP, dengan laporan polisi yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026.
Pengembangan TPPU dapat menelusuri siapa yang menerima keuntungan dan aset yang diduga dibeli dari hasil penyalahgunaan BBM. Bagi masyarakat yang berhak menerima Biosolar bersubsidi, ketepatan distribusi menentukan apakah subsidi negara sampai kepada pengguna sesuai peruntukannya.
Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya mengatakan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi berpotensi merugikan keuangan negara serta mengganggu ketepatan sasaran subsidi. Ia mengimbau masyarakat memakai BBM bersubsidi sesuai peruntukan dan tidak memperjualbelikannya secara ilegal.
Taufik menyatakan Polda Sulawesi Selatan akan melanjutkan pengembangan bersama Bareskrim Polri untuk mengungkap pihak lain yang terlibat. Penyidik kini menelusuri aliran dana dan aset yang diduga terkait dengan praktik tersebut.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah