Senin, 16 November 2026 WIB
DAERAH

Kanwil Kemenkum Kalteng Kejar Penyelesaian Aturan Daerah

Kanwil Kemenkum Kalteng Kejar Penyelesaian Aturan Daerah
Kanwil Kemenkum Kalteng Kejar Penyelesaian Aturan Daerah

PALANGKA RAYA — Harmonisasi regulasi Kalteng dipercepat Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah agar permohonan rancangan aturan daerah dapat segera ditangani. Upaya itu dibahas bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dalam rapat virtual pada Senin, 16 November 2026.

Bagi pemerintah daerah, percepatan proses ini menentukan kapan rancangan peraturan dapat dituntaskan tanpa mengabaikan kesesuaiannya dengan aturan yang lebih tinggi. Kanwil Kemenkum Kalteng juga mengevaluasi permohonan yang masih berjalan serta kendala yang menghambat penyelesaiannya.

Evaluasi permohonan sepanjang 2025 dan 2026

Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng Hajrianor mengatakan rapat tersebut mengevaluasi pelaksanaan harmonisasi sekaligus memastikan permohonan yang menjadi tanggung jawab kantor wilayah ditindaklanjuti. Pembahasan mencakup perkembangan permohonan sepanjang 2025 dan 2026.

Tim memantau kemajuan setiap permohonan, mengidentifikasi kendala, lalu menyusun langkah percepatan untuk rancangan yang belum selesai. Rapat diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalteng Muhamad Mufid bersama Tim Kerja 1 Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Prosesnya harus cermat. Perancang peraturan mendampingi pemerintah daerah dan memeriksa substansi rancangan supaya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hajrianor mengatakan percepatan penyelesaian perlu berjalan beriringan dengan mutu produk hukum. Ia berharap hasil evaluasi menjadi acuan bagi para perancang untuk menindaklanjuti permohonan, dengan tetap memperhatikan kualitas proses dan administrasi.

Harmonisasi regulasi Kalteng perlu data yang tertib

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan mendorong kantor wilayah dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi, memperbarui data secara disiplin, melengkapi administrasi, serta mengikuti tahapan proses dengan tepat. Penggunaan aplikasi e-Harmonisasi juga perlu dioptimalkan untuk mendukung pemantauan permohonan.

Langkah itu berdampak langsung pada pelayanan kepada pemerintah daerah: kelengkapan data dan dokumen membantu perancang menilai rancangan, sementara pemantauan progres memudahkan penentuan tindak lanjut. Dengan begitu, percepatan tidak berhenti pada mengejar penyelesaian, tetapi tetap menjaga agar aturan daerah selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra menekankan bahwa penyelesaian permohonan memerlukan kerja bersama pusat dan kantor wilayah. “Setiap permohonan harus dipastikan prosesnya berjalan sesuai ketentuan dan dapat diselesaikan secara tepat waktu,” kata Dhahana.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →