JAKARTA — Bareskrim Polri mengusut dugaan pencucian uang dalam kasus bio solar subsidi di Sulawesi Selatan pada Senin (16/11), dengan kerugian negara yang diduga mencapai Rp 67,9 miliar. Penyidik menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari penyelewengan sekitar 3.532 KL BBM.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto, mengatakan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkembang dari perkara dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi yang ditangani Ditreskrimsus Polda Sulsel. TPPU adalah tindak pidana yang berkaitan dengan upaya menyamarkan hasil kejahatan.
Dalam penyidikan tindak pidana asal, polisi telah memeriksa 43 orang saksi dan 1 orang ahli dari BPH Migas serta menetapkan 7 orang tersangka, kata Suhasto saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta.
Aliran dana dan aset ditelusuri
Bareskrim mengembangkan penyidikan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penelusuran diarahkan pada aliran uang dan aset, termasuk pihak-pihak yang diduga menerima atau menikmati hasil kejahatan.
“Dengan fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana asal. Tetapi juga menelusuri aliran dana pihak-pihak yang juga menerima atau menikmati hasil kejahatan, serta aset yang juga berasal dari tindak pidana tersebut,” kata Suhasto.
Langkah ini memperluas pemeriksaan dari dugaan pemindahan BBM ke kemungkinan penggunaan hasilnya. Bagi masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi, dugaan penyelewengan ini menyentuh ketepatan penyaluran bantuan pemerintah. Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya, mengatakan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi berpotensi merugikan keuangan negara serta mengganggu sasaran subsidi.
Bio solar dipindahkan antarkapal
Perkara bermula dari dugaan pemindahan bio solar menggunakan kapal SPOB Sannia dan SPOB Sukses Rahayu 999. BBM itu kemudian dialihkan ke kapal tanker MT Bakti 1 melalui metode kapal ke kapal di perairan Makassar.
Praktik tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026. Dalam rentang itu, volume BBM subsidi yang dipindahkan tercatat sekitar 3.532 KL.
Jumlahnya besar. Namun penyidikan juga menyoroti cara pengangkutan dan pencatatan BBM, bukan hanya volumenya.
Dirreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi, menjelaskan perusahaan pembeli diduga mengangkut BBM melebihi jumlah yang tercantum dalam transaksi. Dokumen asal dan pengiriman kemudian diubah agar kegiatan itu tampak sesuai ketentuan.
Taufik memberi contoh pembelian 30 kiloliter yang diduga tidak mencerminkan jumlah BBM yang akhirnya dikirim. Penyidik menelusuri selisih antara volume yang dibeli dan yang dibawa ke daerah tujuan.
“Seperti itu. Jadi modusnya dia mengubah dokumen asal dengan dokumen pengiriman itu yang berbeda, seperti itu. Yang seolah-olah bahwa pengiriman ke daerah tujuan itu seolah-olah resmi, padahal tidak, seperti itu,” kata Taufik.
Chrisnawan menyebut penegakan hukum diperlukan untuk menjaga distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan melindungi hak masyarakat yang berhak menerimanya. Bareskrim kini menelusuri dana serta aset yang terkait dengan dugaan pemindahan sekitar 3.532 KL bio solar.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah