Senin, 16 November 2026 WIB
TEKNOLOGI

GGGI dan ESCAP Siapkan Pasar Karbon untuk 7 Negara Asia

GGGI dan ESCAP Siapkan Pasar Karbon untuk 7 Negara Asia
GGGI dan ESCAP Siapkan Pasar Karbon untuk 7 Negara Asia

ANTALYA — Pasar karbon Asia menjadi fokus policy paper baru GGGI-ESCAP yang diluncurkan di COP31 untuk tujuh negara, termasuk Indonesia. Kajian itu memetakan kesiapan perdagangan emisi dan langkah agar pasar karbon antarnegara bisa saling terhubung.

Dokumen tersebut diperkenalkan dalam dialog bertajuk “Enhancing Domestic Carbon Markets in East Asia and Southeast Asia” di Paviliun Indonesia, Antalya, Turki. Bagi Indonesia, rekomendasinya menyangkut aturan penghitungan emisi dan sinyal harga yang dapat memengaruhi pilihan bisnis serta investasi.

Pasar karbon Asia dan tiga prioritas

GGGI, lembaga pertumbuhan hijau global, menyusun kajian bersama ESCAP, komisi ekonomi dan sosial PBB untuk Asia dan Pasifik. Policy paper berjudul “Emerging Trends, Policy Signals and Pathways for Credible Carbon Pricing” membahas China, Jepang, Republik Korea, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Kajian itu menilai kesiapan masing-masing negara mengembangkan Sistem Perdagangan Emisi atau ETS. Sistem ini mengatur perdagangan izin emisi, sementara penetapan harga karbon memberi nilai pada emisi gas rumah kaca.

Penulis kajian menetapkan tiga prioritas: menyelaraskan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi; memperluas sektor yang tercakup; serta memperkuat sinyal harga karbon. Ketiganya dipandang sebagai landasan pasar domestik yang kredibel dan berpotensi mendukung hubungan antarpasar di kawasan.

Perbedaan aturan pengukuran dapat menyulitkan perbandingan emisi antarnegara. Karena itu, penyelarasan metode MRV—pengukuran, pelaporan, dan verifikasi—menjadi bagian penting agar informasi emisi bisa dinilai secara konsisten. Perluasan cakupan sektor dan sinyal harga yang lebih kuat juga menentukan seberapa luas kebijakan tersebut memengaruhi kegiatan ekonomi.

Harga karbon dan keputusan bisnis

Sekretaris Eksekutif ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan negara-negara Asia dan Pasifik telah memperkuat Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau NDC serta menetapkan sasaran nol emisi bersih jangka panjang. Namun, target itu membutuhkan instrumen yang mendorong perubahan nyata.

“Namun, untuk mencapai target tersebut diperlukan instrumen yang tepat, dan penetapan harga karbon merupakan salah satunya,” ujar Armida. Ia menjelaskan bahwa harga atas emisi gas rumah kaca dapat mendorong solusi energi lebih bersih, memengaruhi keputusan bisnis dan investasi, serta menghasilkan penerimaan negara.

Dampaknya tidak berhenti pada kebijakan lingkungan. Jika harga karbon masuk dalam pertimbangan usaha, perusahaan perlu memperhitungkan emisi saat memilih energi dan merencanakan investasi. Pemerintah, pada saat yang sama, dapat mengarahkan penerimaan dari kebijakan itu untuk aksi iklim dan transisi yang berkeadilan, sebagaimana disampaikan Armida.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, menilai kerja sama regional diperlukan untuk memperkuat pasar karbon. Bentuknya mencakup koordinasi regulasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan.

“Pada akhirnya, pasar karbon dapat mendukung agenda terkait iklim dengan memobilisasi pembiayaan transisi dan menciptakan insentif bagi penurunan emisi,” kata Elen. Pernyataan itu menempatkan pasar karbon sebagai salah satu cara menghubungkan kebijakan iklim dengan pendanaan dan dorongan bagi pengurangan emisi.

Kajian akan menjadi masukan laporan 2027

Direktur Eksekutif GGGI Sang-Hyup Kim mengatakan negara-negara Asia memiliki tingkat perkembangan pasar karbon yang berbeda, tetapi menuju arah yang sama. Menurut dia, fondasi harga karbon yang kredibel dapat membuka jalan bagi keterhubungan pasar dan peluang lebih luas bagi para pihak.

Policy paper ini berasal dari proyek “East Asia Carbon Market Collaboration for Developing Asia” yang diluncurkan pada September 2025. Penyusunannya melibatkan konsultasi pada Agustus dan September 2026 dengan lembaga pemerintah, regulator, pembuat kebijakan, sektor swasta, akademisi, lembaga pemikir, dan profesional pembangunan.

GGGI, ESCAP, dan mitra lokal menggelar konsultasi di enam negara dari tujuh negara yang dikaji, yakni Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Hasil kajian akan menjadi salah satu masukan bagi Carbon Finance Diagnostic Report 2027 dan membantu menentukan arah inisiatif tersebut pada tahun-tahun mendatang.

GGGI dan para mitranya menyatakan akan terus mendukung negara anggota dalam merumuskan kebijakan serta memobilisasi pembiayaan berkelanjutan. Tahap berikutnya adalah pemanfaatan temuan kajian itu dalam penyusunan laporan 2027.

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 Oktober 2026: Klaim Pack & Coins Gratis